BALIKPAPAN – Penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta kemitraan yang lebih erat antara perusahaan dan petani menjadi perhatian utama dalam 9th Borneo Palm Oil Forum 2026 yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (6/8/2026).
Forum bertema “Resilience, Innovation and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability” tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan industri sawit untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang membuka forum mengatakan sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki sekitar 1,6 juta hektare perkebunan sawit dengan produksi 4,3 hingga 4,9 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun atau hampir 10 persen dari total produksi nasional.
Meski demikian, Seno menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, terutama kesenjangan antara perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dan perkebunan rakyat, termasuk persoalan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya.
“Kita perlu mencari solusi agar hubungan antara perusahaan dan petani semakin harmonis, termasuk membahas tata kelola pabrik kelapa sawit non-kebun sehingga tercipta kepastian usaha dan harga yang lebih adil bagi petani,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi perusahaan sawit dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur.
Menurut Seno, pemerintah daerah kini mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan menuju hilirisasi industri dan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk melalui pengembangan industri sawit.
Ia berharap investasi pada industri hilir sawit terus meningkat di Kalimantan Timur. Saat ini, dari produksi sekitar 4,9 juta ton CPO per tahun, baru terdapat dua pabrik minyak goreng di provinsi tersebut sehingga sebagian besar bahan baku masih dikirim ke luar daerah untuk diolah.
“Kami ingin lebih banyak industri pengolahan turunan sawit dibangun di Kalimantan Timur agar nilai tambahnya dinikmati di daerah,” katanya.
Selain hilirisasi, Seno juga menyoroti masih kecilnya dana bagi hasil (DBH) sawit yang diterima daerah dibandingkan luas perkebunan yang ada. Ia berharap kebijakan fiskal ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil sawit.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan industri sawit nasional telah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis global, mulai dari gejolak ekonomi, pandemi Covid-19, hingga perubahan geopolitik.
Menurutnya, industri sawit kini harus melangkah lebih jauh melalui transformasi berbasis inovasi, peningkatan produktivitas, hilirisasi, digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.
“Industri sawit tidak cukup hanya memiliki ketahanan. Kita harus terus berinovasi dan bertransformasi agar tetap kompetitif di pasar global,” ujarnya.
Eddy menambahkan sektor sawit tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus sumber penghidupan bagi lebih dari 16 juta petani dan pekerja.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, menegaskan kebutuhan minyak sawit nasional akan terus meningkat seiring implementasi program biodiesel B50 yang mendukung ketahanan energi nasional.
Karena itu, menurut Heru, peningkatan produksi harus ditempuh melalui peningkatan produktivitas, bukan dengan membuka lahan baru.
Ia mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas sedikitnya satu ton CPO per hektare melalui penggunaan benih unggul, inovasi teknologi, dan penerapan praktik budidaya yang lebih baik.
Heru juga menekankan pentingnya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sistem ketertelusuran (traceability), sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan dan petani.
Menurutnya, industri sawit juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika perdagangan internasional, perubahan regulasi global, tuntutan keberlanjutan, hingga dampak perubahan iklim.
Karena itu, ia berharap 9th Borneo Forum 2026 mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat daya saing industri sawit Indonesia.
“Sekaligus mempererat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan industri sawit yang tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Borneo Forum 2026 mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit sekaligus pengembangan ekonomi daerah.
Rangkaian forum akan ditutup pada Sabtu (8/8/2026) melalui kegiatan lari santai di kawasan Grand City Balikpapan. Penutupan akan dirangkai dengan hiburan, pembagian hadiah undian, pengumuman pemenang perlombaan, serta penyerahan Panji Borneo kepada GAPKI Cabang Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum berikutnya.
Penulis : Irwanto. S
Users Today : 897
Total Users : 1405436
Views Today : 1777
Total views : 6711109