Hasanuddin Mas’ud Soroti Ketimpangan Pembangunan Manusia di Kaltim Meski IPM Tertinggi

Infobenua.com.Samarinda – Meskipun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi sebesar 78,2% pada akhir 2023, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.

Kaltim menempati posisi ketiga di tingkat nasional dalam hal IPM, namun ada ketimpangan yang signifikan antara kabupaten/kota.

Hasanuddin mencatat bahwa Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan IPM terendah di angka 69,59, sementara Kota Samarinda, ibu kota provinsi, mencatatkan IPM tertinggi di angka 82,32.

“Ketimpangan ini harus segera diperbaiki dengan langkah konkret yang mendorong pemerataan pembangunan manusia, agar tidak hanya kota-kota besar yang menikmati hasil pembangunan,” ujarnya (18/11/2024).

Selain itu, ia juga mengkritik kontradiksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu 6,11% pada 2023.

Meskipun PDRB per kapita Kaltim berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta, Hasanuddin menyoroti angka kemiskinan ekstrem yang masih mencapai 1,55%, yang tertinggi di Kalimantan.

“PDRB tinggi seharusnya dapat menekan angka kemiskinan, namun kenyataannya kemiskinan masih cukup tinggi. Kita membutuhkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan terukur,” tegasnya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga mengkritik upaya pemerintah provinsi yang dinilai belum tepat sasaran dalam mengatasi masalah tersebut.

Ia mendesak perlunya evaluasi mendalam terhadap alokasi dana pembangunan agar bisa memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat perlu merasakan dampak positif dari PDRB yang tinggi, dan ini harus tercermin dalam kesejahteraan yang merata,” tambahnya.

Hasanuddin menegaskan pentingnya transparansi dalam sistem pembangunan, agar DPRD dapat memantau perkembangan program yang diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Transparansi sangat diperlukan agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Meskipun kami tidak memiliki hak verifikasi, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran DPRD,” jelasnya.

Sebagai harapan kedepannya, Hasanuddin menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama.

“Pembangunan manusia harus mengarah pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Benua Etam,” pungkasnya.

Penulis Frida editor eka mandiri