Hak Disabilitas Kaltim Jadi Sorotan: Bantuan Sosial Hilang, Kerja Masih Terbatas

Foto : Komunitas disabilitas saat turut menyuarakan tuntutan mereka dalam aksi 21 April.

Infobenua.com, Samarinda- Isu pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan, terutama terkait hilangnya bantuan sosial terencana (BST), terbatasnya akses kerja, hingga kendala layanan kesehatan.

Persoalan ini mencuat setelah komunitas disabilitas turut menyuarakan tuntutan mereka dalam aksi 21 April di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.

Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas kaltim menjadi salah satu kelompok yang menyampaikan aspirasi tersebut. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan meningkatnya kegelisahan atas kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada kelompok disabilitas.

Sekitar 30 peserta dari komunitas tersebut menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari terhentinya BST yang sebelumnya rutin diterima, hingga peluang kerja yang dinilai belum inklusif. Mereka menilai, kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup penyandang disabilitas di daerah.

Ketua forum, Muhammad Ali, menyampaikan bahwa keresahan ini telah berlangsung cukup lama.

Ia menilai hilangnya BST menjadi salah satu pukulan besar, mengingat bantuan tersebut selama ini menjadi penopang kebutuhan dasar.

“Dulu BST itu selalu ada setiap tahun, bahkan penerimanya sempat bertambah. Sekarang justru hilang sama sekali, dan itu sangat berdampak bagi kami,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan akses kerja juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, hingga saat ini kesempatan bagi penyandang disabilitas, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya inklusif.

“Kami masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kesempatan itu ada, tapi sangat terbatas,” katanya.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah layanan kesehatan, khususnya terkait kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Koordinator aksi, Veronika, juga menyinggung belum terealisasinya sejumlah janji pemerintah daerah kepada kelompok disabilitas.

Ia menilai diperlukan langkah konkret agar kebijakan yang ada benar-benar memberikan keadilan dan perhatian.

“Dulu banyak janji diberikan, termasuk bantuan kursi roda gratis. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ujarnya.

Meski menyampaikan kritik, pihaknya tetap menilai pelaksanaan aksi berlangsung kondusif. Mereka berharap berbagai persoalan yang disuarakan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kaltim dapat berjalan lebih baik dan merata.

Penulis : Nurfa | Editor : Redaksi