Gubernur Kaltim Ingatkan OPD Agar Tidak Menyalahgunakan Uang Publik

Ket. Foto: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Infobenua.com Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan penekanan serius kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengingatkan bahwa APBD bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan mandat besar yang wajib dipergunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“APBD tidak boleh dijadikan permainan. Proses perencanaan dan penganggaran adalah landasan utama tata kelola pemerintahan. Jika landasan itu rapuh, maka seluruh sistem akan terguncang,” ujar Rudy, Jumat (12/9/2025).

Gubernur menegaskan, APBD mencerminkan suara dan kebutuhan masyarakat, sehingga pengalokasiannya harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas, antara lain perbaikan infrastruktur, layanan pendidikan, akses kesehatan, serta program sosial yang menyentuh kelompok rentan.

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut transparansi yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu, keterbukaan penggunaan anggaran bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban pemerintah.

Rudy juga memperingatkan agar praktik lama, seperti penggelembungan anggaran atau penyusunan program fiktif, tidak lagi terjadi.

Ia menilai praktik semacam itu hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi daerah sekaligus mengikis kepercayaan publik.

“Kunci keberhasilan ada pada proses perencanaan dan penganggaran yang tepat sejak awal, sehingga pelaksanaan program dapat lebih mudah diawasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah pembangunan Kalimantan Timur harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga menekankan pentingnya peran OPD sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi.

Hal itu, kata Rudy, hanya bisa diwujudkan apabila seluruh aparatur taat aturan dan menjadikan pedoman dari KPK maupun BPKP sebagai rujukan utama dalam penyusunan anggaran.

“OPD harus benar-benar berada di barisan terdepan untuk menjaga integritas pemerintahan,” tandasnya.
(adv/diskominfokaltim).

Penulis: Nisnun
Editor: Eka Mandiri