InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Gratispol Aman Asal Belanja Wajib Terpenuhi, Banggar DPRD Kaltim Minta Pemprov Realistis

by Eka Mandiri
Selasa, 17 November 2026, 16:10
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks foto: Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan

Infobenua.com, Samarinda – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus mengacu pada ketentuan belanja wajib (mandatory spending). Tekanan pada APBD menuntut Pemprov Kaltim lebih selektif menentukan prioritas. Belanja wajib harus dipenuhi lebih dulu sebelum membiayai program pembangunan lainnya.

Ia merinci sejumlah persentase yang harus diperhatikan pemerintah daerah, yakni anggaran pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 30 persen. Adapun belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen.

“Selama itu tidak terganggu, anggaran program Gratispol akan kami setujui,” ujarnya (17/11/2026).

Agusriansyah mengingatkan pemerintah daerah agar realistis menghadapi potensi penurunan APBD. Jika kemampuan fiskal semakin terbatas, evaluasi program harus dilakukan secara selektif.

“Evaluasi itu mencakup keberlanjutan program Gratispol dan peninjauan belanja kesejahteraan pegawai, tegasnya.

Menurutnya, penentuan prioritas diperlukan agar kewajiban anggaran dan pelayanan publik tetap terpenuhi.

Dalam dua tahun terakhir, efisiensi lebih banyak menyasar perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang dinilai tidak mendesak. Politikus PKS itu khawatir langkah penghematan tersebut tidak lagi cukup jika pendapatan daerah terus turun.

Sebagai gambaran, DPRD Kaltim sendiri harus menyesuaikan anggaran hingga 50 persen dari kebutuhan ideal untuk 2027.

Ia menegaskan Banggar akan memperketat pengawasan penyusunan anggaran agar setiap alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Lembaga yang membahas anggaran saja mengalami penyesuaian sampai 50 persen. Apalagi dinas-dinas terkait,” demikian Agusriansyah.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 5

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1654257
Users Today : 3737
Total Users : 1654257
Views Today : 5699
Total views : 7205182
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com