Fraksi PDIP Desak Penataan Anggaran Realistis di Tengah Turunnya Dana Pusat

Infobenua.com.Samarinda — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan R-APBD 2026 menyusul penurunan signifikan Pendapatan Transfer Pusat (PTP).

Dalam Rapat Paripurna Ke-45, Sabtu (29/11/2025), PDIP menilai seluruh kebijakan anggaran harus realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

PTP yang awalnya sebesar Rp9,33 triliun dipangkas menjadi Rp6,19 triliun atau hanya 66,39 persen, sehingga menyebabkan ruang fiskal daerah semakin terbatas. Fraksi PDIP mendorong langkah berani dan terukur agar pembangunan tetap berjalan optimal.

Juru Bicara Fraksi PDIP, Sugiyono, menyatakan pemangkasan belanja nonprioritas sudah tepat, namun pemerintah perlu memberikan strategi rinci terkait belanja modal untuk sektor infrastruktur strategis seperti jalan logistik, kesehatan, perikanan, dan perkebunan.

“Belanja modal harus diarahkan pada sektor berdaya ungkit tinggi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Fraksi PDIP juga menyoroti porsi belanja pegawai yang masih terlalu dominan. Mereka meminta penataan struktur belanja agar lebih memihak program pro rakyat serta layanan dasar.

Selain itu, peningkatan PAD dinilai penting melalui digitalisasi pajak dan retribusi secara real time untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Optimalisasi PAD harus memberikan efek berganda bagi pembangunan sosial ekonomi,” kata Sugiyono.

Masalah stunting turut menjadi sorotan. PDIP meminta penguatan data dan intervensi gizi spesifik terutama bagi keluarga miskin di wilayah pedesaan yang sulit mengakses layanan kesehatan.

Fraksi PDIP juga mendukung langkah tegas Pemprov Kaltim menolak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat karena akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika upaya diplomasi belum direspons, PDIP menilai aspirasi publik tidak boleh diabaikan selama tetap pada koridor hukum demi menjaga hak fiskal daerah.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri