InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Fraksi PDI Perjuangan Minta Jalan Rusak Kaltim Didahulukan ketimbang Proyek MYC Rp1,24 Triliun

by Eka Mandiri
Selasa, 17 November 2026, 22:05
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks Foto: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun.

Infobenua.com, Samarinda– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Samsun, menegaskan fraksinya sejak awal menolak pembiayaan tiga proyek senilai Rp1,24 triliun melalui skema *Multi-Years Contract* (MYC) atau kontrak tahun jamak. Penolakan itu didasarkan pada terbatasnya ruang fiskal daerah dan perlunya pemerintah menghitung kemampuan keuangan sebelum mengikat anggaran lintas tahun.

Samsun, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai Media Kaltim, Selasa (17/11/2026) malam.

Ia menyebut Pemprov Kaltim masih harus menanggung belanja wajib dan mengikat, serta program prioritas gubernur seperti Gratispol dan JosPol yang kebutuhan anggarannya berpotensi meningkat setiap tahun.

“Gratispol itu semakin tahun bukan semakin mengecil, tetapi semakin besar. Nah, ruang fiskalnya ada atau tidak? Itu yang harus dihitung,” kata Samsun.

Kekhawatiran tersebut didukung tren penyusutan APBD Kaltim. Berdasarkan data pemberitaan sebelumnya, APBD tercatat sekitar Rp22,19 triliun pada 2024, turun menjadi Rp21,74 triliun pada 2025, dan sekitar Rp14,33 triliun pada 2026. Sementara proyeksi APBD 2027 yang disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni berada di kisaran Rp13,5 triliun hingga Rp13,7 triliun.

Tiga proyek yang diusulkan melalui skema MYC tersebut meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda senilai sekitar Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan sekitar Rp241,98 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake sekitar Rp556,98 miliar.

Samsun menegaskan, penolakan fraksinya bukan berarti menolak pembangunan ketiga proyek tersebut. Pemerintah masih dapat melanjutkannya melalui skema kontrak tahun tunggal tanpa harus mengikat anggaran lintas tahun.

Menurutnya, skema MYC akan membatasi keleluasaan pemerintah dalam mengatur anggaran pada tahun berikutnya. Karena itu, ia lebih memilih kontrak tahun tunggal (*single year*) agar pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan APBD setiap tahun.

“Kalau multiyears, pasti nanti kita akan terkunci kapasitas fiskal kita. Tapi kalau dijadikan kontrak tahun tunggal, itu lebih leluasa dalam mengelola. Kita bisa melihat kemampuan keuangan setiap tahun,” terangnya.

Jika kondisi keuangan daerah membaik, pembiayaan proyek bernilai besar tetap dapat dilakukan. Namun, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan fiskal pada tahun berjalan.

“Kalau kemampuan keuangan kita nanti 2028 itu besar, kita bisa biayai lebih besar. Bahkan kalau APBD 2028 atau 2029 bisa sampai Rp25 triliun lagi, tidak menutup kemungkinan Rp1 triliun kita biayai untuk satu ruas jalan. Itu lebih realistis dengan kondisi keuangan kita,” katanya.

Samsun menegaskan penolakan tersebut bukan bentuk sikap anti-pembangunan. Ia mengakui akses jalan dan konektivitas antardaerah penting, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

“Kami Fraksi PDI bukan alergi terhadap pembangunan. Bukan berarti kami tidak mendukung program pembangunan di Kalimantan Timur. Selama itu bermanfaat buat rakyat, oke. Cuma harus dihitung skala prioritasnya, mendesak atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, masih banyak ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan segera. Mulai dari jalan berlubang, kerusakan badan jalan, jembatan yang belum tuntas, hingga gorong-gorong pengendali banjir.

Ia mencontohkan jalur Muara Jawa-Samboja-Balikpapan serta pelebaran Jalan Mulawarman di Balikpapan Timur menuju Samboja yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

“Balikpapan itu kota penyangga IKN. Ketika IKN beroperasi nanti, perlu ada penambahan dan peningkatan ruas jalan. Jalan Mulawarman menuju Samboja itu sudah overload, perlu juga dilebarkan,” jelasnya.

Di Kutai Kartanegara, Samsun turut menyoroti ruas Simpang Lembuswana menuju Muara Kaman yang masih membutuhkan pekerjaan jembatan, gorong-gorong, serta penanganan longsor dengan biaya besar.

“Lebih baik itu diprioritaskan karena memang menjadi kewenangan kita,” tegasnya.

Samsun juga mempertanyakan manfaat kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi masyarakat Kaltim. Ia tidak menolak pembangunan akses untuk membuka wilayah terisolasi seperti Kutai Barat dan Paser. Namun, menurutnya, pembangunan kawasan penyangga IKN semestinya turut diperjuangkan melalui anggaran pemerintah pusat.

“Kalau memang IKN serius, persoalannya sampai hari ini IKN ini hidup segan mati tak mau. Masih banyak permasalahan rakyat di IKN, persoalan lahan dan sebagainya yang belum selesai. Pembangunannya juga anggarannya belum seberapa,” kritiknya.

“Untuk memenuhi kebutuhan internal IKN saja belum, apalagi kota penyangga. Jadi sampai hari ini belum terasa kehadiran IKN memberikan manfaat buat masyarakat Kaltim,” demikian M. Samsun.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 3

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1671661
Users Today : 4657
Total Users : 1671661
Views Today : 8473
Total views : 7243280
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com