Infobenua.com, Tokyo — Meninggalkan pekerjaan tanpa berhadapan langsung dengan atasan atau perusahaan menjadi pilihan bagi sebagian pekerja Jepang yang menghadapi tekanan di tempat kerja. Fenomena itu turut mendorong meningkatnya penggunaan jasa agen pengunduran diri, perusahaan pihak ketiga yang mewakili pekerja dalam proses keluar dari pekerjaan.
Y.M., pria Jepang berusia awal 20-an, menjadi salah satu pengguna layanan tersebut. Setelah memperoleh pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan penjualan real estat usai menyelesaikan kuliah, ia mengaku hampir setiap hari menghadapi teguran dan teriakan dari rekan-rekan kerjanya.
Dalam kesaksiannya yang dipublikasikan Leadbrain, perusahaan konsultan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia yang berbasis di Tokyo, Y.M. mengatakan dirinya memilih jalan keluar secara diam-diam karena tidak ingin menghadapi penilaian dari lingkungan kerja. Ia juga tidak ingin merepotkan orang tuanya maupun memicu konflik dengan perusahaan.
Alih-alih menyampaikan pengunduran diri secara langsung, Y.M. mencari layanan agen pengunduran diri melalui telepon selulernya. Layanan tersebut memungkinkan pekerja meninggalkan perusahaan dengan bantuan pihak ketiga sehingga mereka tidak perlu berkomunikasi langsung dengan pemberi kerja.
Fenomena meninggalkan pekerjaan tanpa pemberitahuan dikenal di Jepang sebagai bakkure. Istilah tersebut memiliki kemiripan dengan konsep “ghosting” dalam hubungan personal, yakni menghilang tanpa memberikan penjelasan atau pemberitahuan.
Dalam konteks sosial Jepang, perilaku tersebut tidak selalu dipandang semata-mata sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Bagi sebagian pekerja, menghilang dari tempat kerja dapat menjadi cara untuk menghindari konfrontasi dan menjaga hubungan tetap harmonis secara lahiriah.
Permintaan terhadap layanan agen pengunduran diri pun meningkat. Albatross, salah satu penyedia jasa tersebut di Jepang, mengatakan membantu sekitar 450 orang mengundurkan diri setiap bulan tanpa harus berhadapan langsung dengan perusahaan.
Albatross mematok tarif sekitar €120 atau sekitar Rp2,35 juta untuk pekerja penuh waktu. Mayoritas pengguna jasanya merupakan profesional muda yang bekerja di sektor jasa dan manufaktur. Proses pengunduran diri melalui agen tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 15 menit.
“Alasan orang meminta kami mengundurkan diri atas nama mereka berkisar dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual,” kata Yuka Hamada, CEO Albatross. “Mereka berada dalam posisi rentan dan tidak cukup berani untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.”
Persoalan pelecehan di tempat kerja juga cukup luas. Survei perusahaan konsultan Shikigaku terhadap pekerja Jepang berusia 20 hingga 49 tahun menunjukkan sekitar satu dari tiga responden mengaku pernah mengalami suatu bentuk pelecehan di lingkungan kerja.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter budaya korporasi Jepang yang terbentuk pada periode pertumbuhan ekonomi pascaperang. Sistem “pekerjaan seumur hidup” yang berkembang pada masa itu menempatkan loyalitas kepada perusahaan sebagai salah satu nilai utama.
Dalam lingkungan kerja tradisional tersebut, pengunduran diri terkadang dipandang oleh atasan sebagai bentuk penghinaan atau ketidaksetiaan. Kondisi itu membuat sebagian pekerja muda merasa enggan menyampaikan keputusan untuk keluar secara langsung.
“Menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dapat terasa bukan sekadar mengakhiri kontrak, tetapi juga seperti mengecewakan orang lain atau mengkhianati harapan yang selama ini terus mereka penuhi,” kata Hiroki Nakamori, profesor madya di Graduate School of Social Design Studies, Rikkyo University.
Kecenderungan menghindari konfrontasi juga menjadi bagian dari pola interaksi sosial di Jepang. Dalam situasi tertentu, pekerja diharapkan memenuhi kesepakatan dengan perusahaan sekaligus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di organisasi.
“Orang yang mengganggu keharmonisan tidak dihargai. Karena itu, seseorang yang ingin pergi mungkin merasa sebaiknya menghilang saja tanpa membuat keributan,” kata Hiroshi Ono, profesor Manajemen Sumber Daya Manusia di Hitotsubashi University Business School.
“Bertindak secara kolektif dan menjaga keharmonisan merupakan tanda kekuatan.”
Nilai tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Konstitusi 17 Pasal Jepang dari abad ketujuh, yang menjadi salah satu fondasi awal tata pemerintahan Jepang, telah menempatkan keharmonisan dan penghindaran konflik sebagai prinsip penting dengan menyatakan: “Keharmonisan harus dihargai dan pertengkaran harus dihindari.”
Meski demikian, pengunduran diri melalui agen tidak selalu berarti pekerja sepenuhnya mengabaikan norma sosial. Bahkan ketika memilih untuk tidak berkomunikasi langsung dengan perusahaan, sebagian pekerja tetap berusaha memenuhi kewajiban sosial untuk meminimalkan dampak kepergian mereka terhadap orang lain.
“Klien mungkin tidak mengucapkan selamat tinggal atau menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada perusahaan. Dalam kasus seperti itu, agen dapat menyampaikan kata-kata tersebut atas nama mereka,” kata CEO Albatross, Hamada.
Prinsip tersebut berkaitan dengan meiwaku, yakni kewajiban sosial untuk sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dan mempertahankan keteraturan kolektif.
Norma itu bahkan tetap diperhatikan ketika pekerja meninggalkan tempat kerja secara diam-diam. Albatross, misalnya, tetap meminta klien membereskan ruang kerja mereka sebelum pergi.
“Meski seorang klien berniat menghilang sepenuhnya dari pekerjaannya, kami tetap menyarankan mereka untuk membereskan meja kerja” sebelum pergi, tambah Hamada. (*)








Users Today : 706
Total Users : 1658916
Views Today : 2562
Total views : 7216424