InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Fatwa MUI Haramkan Vape, Firnadi Ikhsan Minta Pemerintah Pikirkan Nasib 1.400 Pekerja

by Eka Mandiri
Senin, 16 November 2026, 14:50
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Infobenua.com, Samarinda – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vape atau rokok elektrik haram, mulai dari penggunaan, produksi, sampai perdagangannya, lewat Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tertanggal 6 November. Fatwa tersebut berpotensi berdampak pada keberlangsungan ratusan toko dan ribuan pekerja di Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pihaknya tetap menghormati fatwa tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa fatwa keagamaan tidak otomatis mencabut izin usaha atau membuat toko vape berhenti beroperasi.

“MUI merekomendasikan agar Presiden dan DPR RI menyusun aturan pelarangan secara menyeluruh. Fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape,” kata Firnadi (16/11/2026).

Sambil menunggu aturan baru dari pusat, kata Firnadi, pemerintah daerah sebenarnya sudah punya pegangan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan itu melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektrik kepada orang di bawah 21 tahun dan ibu hamil. Penjualan juga dilarang dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.

“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat mulai sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” tegasnya.

Dari sisi pendapatan daerah, ia menjelaskan penerimaan pajak rokok elektrik berasal dari pungutan sebesar 10 persen dari nilai cukai yang dipungut pemerintah pusat. Dana itu disalurkan ke provinsi berdasarkan jumlah penduduk, dan 70 persennya dibagikan ke kabupaten/kota.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, Firnadi berencana mendorong Komisi II meminta data realisasi penerimaan pajak rokok elektrik kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan Bea Cukai untuk periode 2025 dan 2026.

Ia juga ingin tahu apakah porsi vape bisa dipisahkan dari total penerimaan pajak rokok.

“Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal kalau pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” jelasnya.

Terkait nasib para pekerja, menurut perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, ada sekitar 400 toko vape di Kaltim dengan sekitar 1.400 tenaga kerja.

“Data ini harus ditindaklanjuti serius. Risiko PHK bergantung pada bentuk kebijakannya nanti dan kemampuan tiap pelaku usaha menyesuaikan diri dengan aturan larangan itu,” ujar Firnadi.

Sebagai langkah mitigasi, ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi segera memverifikasi data pekerja secara akurat, mulai dari jumlah riil, sebaran di kabupaten/kota, hingga status hubungan kerjanya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila pelarangan menyeluruh benar-benar diterapkan. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan ialah pelatihan keterampilan baru atau reskilling agar pekerja memiliki peluang beralih ke sektor pekerjaan lain.

“Kalau pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja harus disiapkan sejak kebijakan dirancang. Kesejahteraan mereka harus jadi pertimbangan utama, termasuk dampaknya pada penghasilan pekerja dan keluarganya,” demikian Firnadi Ikhsan.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 5

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1650504
Users Today : 4216
Total Users : 1650504
Views Today : 6825
Total views : 7199459
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com