Evaluasi Standar Pelayanan 2026, Dinsos Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik

Infobenua.com, Samarinda – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mengevaluasi standar pelayanan di lingkungan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Forum bertema “Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Sosial dan UPTD Tahun 2026” tersebut berlangsung di Aula H. Asran Bulkis, Kantor Dinsos Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (11/11/2026), dan dibuka langsung Kepala Dinsos Kaltim, dr. Jaya Mualimin.

Dalam sambutannya, Jaya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, Forum Konsultasi Publik menjadi bentuk komitmen Dinsos Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ia mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan forum tersebut dengan menyampaikan berbagai pandangan, kritik, saran, dan masukan secara terbuka serta konstruktif. Dengan demikian, proses evaluasi standar pelayanan dapat berlangsung melalui kolaborasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat.

Jaya berharap setiap aspirasi yang disampaikan dalam forum dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelayanan sosial di Kalimantan Timur. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ruang diskusi yang produktif agar kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terakomodasi.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kaltim, Irene Yuriantini, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP bertujuan membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.

Menurut Irene, forum tersebut dirancang untuk menghimpun masukan, menyamakan pemahaman terkait kebijakan pelayanan, serta menyelaraskan ekspektasi masyarakat dengan kapasitas penyelenggara layanan.

Melalui proses konsultasi tersebut, Dinsos Kaltim berharap dapat mewujudkan pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pada dinas maupun UPTD.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Irene Yuriantini, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah tamu undangan dan peserta forum. Hadir pula Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Arminiwati dan Awang Fauzan Rahman. (*)