DPRD Samarinda Temukan Gap LKPJ dan Kondisi Lapangan, Klaim Capaian Nyaris 100 Persen Dipertanyakan

Teks foto: Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja PertanggungJawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim

Infobenua.com Samarinda — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengungkap adanya indikasi kesenjangan antara capaian kinerja pemerintah yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan kondisi nyata di lapangan.

Temuan tersebut muncul dalam rapat pemanggilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi indikator kota layak huni dan infrastruktur beberapa hari lalu.

Dalam rapat itu, DPRD mendapati sejumlah indikator kinerja dilaporkan tinggi, bahkan mendekati 100 persen, namun belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Yang kita lakukan ini adalah memverifikasi apakah data dan klaim yang disampaikan di LKPJ itu benar, baik secara metodologi maupun kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan,” ujar Rohim.

Dalam paparan OPD, capaian indikator kota layak huni disebut hampir mencapai 100 persen. Bahkan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKL) dilaporkan menyentuh angka maksimal.

Namun, Rohim menilai capaian tersebut perlu diuji ulang. Pasalnya, kondisi riil di lapangan masih menunjukkan sejumlah persoalan, seperti banjir, kebersihan lingkungan yang belum optimal, hingga kabel utilitas yang semrawut.

“Di atas kertas capaiannya hampir 100 persen. Tapi di lapangan masyarakat masih merasakan banjir, kebersihan belum optimal, dan kabel semrawut. Ini yang kita lihat ada gap,” tegasnya.

DPRD, lanjutnya, belum mengambil kesimpulan akhir karena proses masih berada pada tahap pengumpulan data dan klarifikasi. Pansus juga berencana melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan validitas laporan.

“Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Ini baru tahap mengumpulkan data, klarifikasi, dan nanti kita lanjutkan dengan verifikasi lapangan,” katanya.

Ia menegaskan, keputusan final akan diambil dalam rapat akhir pansus setelah seluruh data dikaji secara menyeluruh.

“Apakah data itu benar, tidak benar, atau setengah benar, itu nanti baru bisa kita simpulkan setelah semua proses selesai,” jelasnya.

Salah satu temuan awal terlihat pada indikator Kota Layak Anak, khususnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Meski dilaporkan tinggi, realisasi di lapangan disebut masih berada di kisaran 70 persen.

“Kalau lihat angka, seolah-olah sudah sangat baik. Tapi ketika kita dalami, ternyata belum sampai 100 persen. Ini yang perlu kita telusuri lebih jauh,” ujar Rohim.

DPRD menegaskan tidak ingin hanya bergantung pada laporan administratif, tetapi memastikan setiap capaian program benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat.

“Intinya kita ingin memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu benar-benar sesuai dengan yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri