DPRD Samarinda Minta Pemotongan TKD Dibatalkan, Peringatkan Dampak ke Pembangunan Daerah

Infobenua.com.Samarinda – Rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) menuai penolakan dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan kebijakan itu berpotensi menghambat pembangunan dan membebani daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

“Pastinya sih kita berharap mudah-mudahan ini tidak atau belum atau batal dilaksanakan pemotongan TKD itu tadi,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda (16/9/2025).

Deni menyebut, meski pemangkasan TKD masih berupa wacana dan belum disahkan melalui surat keputusan resmi, daerah tetap menaruh harapan besar agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Ia menekankan bahwa pemerintah pusat harus bijak karena mayoritas daerah belum memiliki kemampuan fiskal memadai untuk menopang kebutuhan belanja dan pembangunan.

“Kalau bicara kemandirian fiskal, di Indonesia hanya empat provinsi yang bisa berdiri sendiri. Itu pun karena PAD-nya lebih besar daripada transfer pusat,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Hanya segelintir daerah yang mampu membiayai operasionalnya sendiri dengan tingkat ketergantungan rendah pada transfer pusat.

“Ada kurang lebih delapan kabupaten/kota yang bisa membiayai kabupatennya sendiri, selebihnya masih sangat bergantung,” tambahnya.

Deni menegaskan bahwa situasi ini mencerminkan betapa vitalnya dana transfer pusat bagi hampir seluruh daerah di Indonesia. Jika pemotongan benar-benar diberlakukan, ia khawatir pembangunan di daerah akan tersendat dan masyarakat yang paling merasakan dampaknya.

“Banyak daerah saat ini bergantung penuh dengan pemerintah pusat. Dana transfer itu sangat diharapkan sekali untuk mendukung pembangunan kota maupun provinsi yang ada di Indonesia,” pungkasnya.(adv/red/frida)