DPRD Samarinda Ingatkan Skema Parkir Berlangganan Jangan Jadi Beban Baru Warga

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Infobenua.com Samarinda —Wacana parkir berlangganan di Kota Samarinda mulai memunculkan pro dan kontra. Di tengah ambisi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Samarinda meminta pemerintah kota tidak menjadikan kebijakan tersebut sekadar alat pungutan baru bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengatakan potensi pemasukan dari sektor parkir memang sangat besar apabila seluruh kendaraan yang terdata masuk dalam sistem berlangganan.

“Kalau dihitung, potensinya bisa sampai Rp250 miliar. Bahkan kalau hanya 30 persen sampai 50 persen kendaraan yang ikut saja nilainya sudah besar,” kata Iswandi.

Menurut dia, skema pembayaran tahunan bisa memberi kepastian pendapatan bagi pemerintah daerah.

Namun penerapannya harus dibarengi peningkatan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Iswandi menegaskan warga tidak bisa hanya diminta membayar tanpa kejelasan fasilitas dan perlindungan yang diperoleh saat menggunakan layanan parkir.

“Jangan sampai masyarakat disuruh bayar duluan, tapi pelayanan tetap sama seperti sekarang. Itu yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Ia meminta Pemkot Samarinda membuka secara rinci konsep parkir berlangganan sebelum kebijakan diterapkan, mulai dari titik parkir yang masuk program, sistem pengawasan, hingga mekanisme perlindungan pengguna.

Menurutnya, kejelasan tersebut penting karena tidak semua area parkir berada di bawah pengelolaan pemerintah kota.

“Ada parkir milik pemerintah, ada yang dikelola swasta, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha. Semua harus jelas batasnya,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memastikan parkir liar dan pungutan di luar ketentuan bisa ditekan apabila sistem berlangganan diberlakukan.

Iswandi menilai masyarakat tidak akan tertarik mengikuti program jika setelah membayar masih menghadapi persoalan yang sama di lapangan.

“Kalau masih ada jukir liar dan pungutan tambahan, orang pasti mempertanyakan manfaat parkir berlangganan ini,” tegasnya.

DPRD juga meminta adanya simulasi menyeluruh sebelum kebijakan dijalankan.

Simulasi itu diperlukan untuk melihat apakah biaya parkir tahunan benar-benar menguntungkan masyarakat dengan pola aktivitas yang berbeda-beda.

“Harus dihitung matang. Jangan sampai warga yang jarang parkir malah ikut terbebani,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri