InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

DPRD Kaltim Minta Pekerja Laporkan Perusahaan yang Tahan Ijazah

by Eka Mandiri
Rabu, 18 November 2026, 19:06
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks foto: Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel

Infobenua.com, Samarinda – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan perusahaan tidak boleh menahan ijazah milik pekerja. Ia meminta warga dan pekerja yang mengalami hal serupa melapor kepadanya agar persoalan tersebut bisa ditelusuri bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Kalau ada perusahaan yang menahan ijazah dan tidak mengembalikannya, silakan sampaikan kepada saya. Nanti saya cari bukti dan berkoordinasi dengan Disnaker,” ujarnya saat ditemui awak media di Samarinda, beberapa hari lalu.

Menurut Ekti, praktik tersebut merugikan pekerja karena ijazah merupakan dokumen penting sekaligus hak pribadi yang dibutuhkan untuk masa depan mereka.

Ia mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan DPRD adalah mengetahui perusahaan mana yang diduga menahan ijazah, kemudian memastikan kebenarannya melalui penelusuran dan pengumpulan bukti.

Ekti menilai laporan masyarakat sangat penting agar persoalan ini tidak berhenti sebagai keluhan semata. Karena itu, ia juga mengajak kalangan media menyampaikan informasi apabila menemukan kasus serupa.

Menurutnya, jaringan media yang luas dapat membantu mengungkap persoalan ketenagakerjaan. Informasi mengenai nama perusahaan dan kasus yang terjadi nantinya bisa menjadi bahan awal untuk ditindaklanjuti bersama instansi terkait.

Selain penahanan ijazah, Ekti juga menyoroti pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi belum menerima pesangon. Persoalan tersebut, katanya, bisa dikoordinasikan melalui Komisi IV DPRD Kaltim bersama Disnaker untuk mengetahui penyebab belum terpenuhinya hak pekerja.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan pemberian pesangon harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Setiap laporan harus ditelusuri dengan memperhatikan masa kerja dan persyaratan lain terkait hak pekerja,” tegasnya.

Ekti berharap koordinasi DPRD dan Disnaker dapat membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, terutama ketika pekerja kesulitan memperjuangkan haknya.

“Kasihan pekerja kalau ijazahnya ditahan. Ini persoalan yang harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak mereka,” demikian Ekti.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 3

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1657696
Users Today : 2783
Total Users : 1657696
Views Today : 6055
Total views : 7212561
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com