DPRD Kaltim Ingatkan ASN Jaga Kinerja di Tengah Wacana WFA dan WFH

Ket foto: Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

Infobenua.com Samarinda — Rencana penerapan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH), dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan pemerintahan. Skema ini dipandang tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga berpotensi mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai bahwa perubahan pola kerja tersebut harus dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja aparatur. Menurutnya, fleksibilitas kerja tidak boleh diartikan sebagai penurunan tanggung jawab.

“ASN tetap dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja. Pola kerja fleksibel semestinya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong produktivitas yang lebih optimal,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, di tengah perubahan global, aparatur pemerintah dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar minyak. Langkah penghematan tersebut dinilai penting guna mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem kerja fleksibel sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Disiplin dan rasa tanggung jawab masing-masing ASN menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut.

“Implementasi di lapangan akan menjadi indikator utama keberhasilan. ASN juga dituntut untuk lebih inovatif, termasuk dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah,” katanya.

Ananda juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang terbatas, sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan. Dalam konteks ini, ASN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.

Ia kembali menegaskan
bahwa fleksibilitas dalam bekerja tidak boleh mengurangi komitmen ASN terhadap tugas yang diemban.

“Setiap aparatur memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Fleksibilitas kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja, melainkan harus menjadi pemicu peningkatan kualitas kerja,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya pada instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Dalam kondisi apa pun, pelayanan publik harus tetap optimal dan tidak boleh terganggu,” pungkasnya.

Dengan demikian, kebijakan WFA dan WFH diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, inovasi, serta kinerja ASN secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri