DPRD Kaltara Dorong Demokrasi Berkualitas Tak Berhenti pada Proses Politik

KET foto Ketua Komisi 1V DPRD Kaltara

Infobenua.com, Tanjung Selor – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, menekankan pentingnya memperkuat kualitas demokrasi di Kaltara melalui keterbukaan ruang publik dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Menurut Tamara, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari angka maupun tingginya aktivitas politik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan respons dari pemerintah dan lembaga publik.

“Demokrasi yang berkualitas itu tidak berhenti pada proses politik semata. Wajah demokrasi sejati terlihat dari seberapa terbuka ruang publik kita, seberapa aktif masyarakat berpartisipasi, serta seberapa cepat pemerintah dan lembaga publik merespons kebutuhan warganya,” ujar Tamara.

Ia menilai penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus membangun komunikasi serta sinergi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

Tamara juga meminta hasil penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) tidak berhenti sebagai data atau evaluasi tahunan. Setiap catatan yang muncul harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kehidupan demokrasi di daerah.

Menurutnya, evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan DPRD untuk melihat bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan keterbukaan, partisipasi publik, dan respons lembaga terhadap persoalan masyarakat.

“Untuk mewujudkan itu, sinergi antara Pemda, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat adalah harga mati,” tegasnya.

Karena itu, hasil Forum Group Discussion (FGD) mengenai IKD diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan daerah.

Tamara berharap langkah tersebut mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terbuka, melibatkan masyarakat, dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga Kaltara.

Dengan demikian, penguatan demokrasi di Kalimantan Utara tidak hanya terlihat dalam momentum politik, tetapi juga tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari melalui partisipasi publik dan pelayanan pemerintahan yang responsif.(adv).