DPRD Kaltara Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, WTP ke-12 Jadi Bukti Tata Kelola Makin Berkualitas

Bulungan, Infobenua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026)

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, didampingi Ketua DPRD H. Achmad Djufrie, SE., MM., serta Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST.

Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si, hadir menyampaikan nota pengantar. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Sanusi menegaskan bahwa penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses penyusunannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sanusi.

Kabar membanggakan juga disampaikan dalam rapat tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Prestasi ini menjadi pencapaian istimewa karena merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejak 2014. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pemerintah juga memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar 86,42 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 85,91 persen dari total anggaran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

Menutup penyampaiannya, Sanusi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung pembangunan daerah. Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera diselesaikan sehingga memperoleh persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. (adv)