DPRD dan Pemprov Kaltim Sahkan KUA-PPAS 2026 Senilai Rp21,35 Triliun

Ket. Foto: Ketua DPRD Kaltim bersama jajaran wakil ketua, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 pada Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim, Senin (8/9/2025).

Infobenua.com Samarinda – DPRD Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dengan total belanja daerah mencapai Rp21,35 triliun.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim, Senin (8/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh jajaran pimpinan DPRD Kaltim. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang berhalangan hadir, menugaskan Wakil Gubernur Seno Aji untuk menyampaikan pandangan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Seno menekankan bahwa penyelesaian pembahasan KUA-PPAS 2026 tepat waktu mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan pedoman penyusunan APBD 2026,” ujar Seno Aji.

Menurutnya, KUA-PPAS 2026 menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, termasuk alokasi anggaran yang diarahkan untuk pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah dokumen ini dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam mengalokasikan anggaran secara tepat dan proporsional,” tambahnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, Pemprov Kaltim menetapkan lima prioritas pembangunan. Pertama, penguatan sinergi antarwilayah melalui bantuan keuangan untuk kabupaten/kota.

Kedua, optimalisasi penggunaan APBD dengan meningkatkan kualitas belanja serta memperkuat pendapatan daerah.

Ketiga, pelaksanaan program unggulan seperti pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan tanpa biaya, penanganan stunting, penyediaan internet gratis di desa, pembangunan rumah terjangkau, serta pemberdayaan UMKM dan hilirisasi industri.

Keempat, peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani dan nelayan, pengembangan infrastruktur pertanian, serta cadangan pangan daerah. Kelima, akselerasi transformasi digital pada sektor pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.

Adapun struktur belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun dengan proyeksi pendapatan Rp20,45 triliun. Dari total belanja tersebut, Rp10,99 triliun dialokasikan untuk belanja operasi, Rp3,11 triliun untuk belanja modal, Rp70,21 miliar untuk belanja tidak terduga, dan Rp7,17 triliun untuk belanja transfer.

Seno menegaskan, dokumen yang telah disepakati menjadi hasil kerja kolektif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Ia berharap kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi keberhasilan pembangunan di Kaltim.

“Penyusunan hingga kesepakatan ini tentu melalui proses yang dinamis. Namun, kami meyakini dinamika tersebut melahirkan program pembangunan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga akan menindaklanjuti masukan Dewan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.
(adv/diskominfokaltim).

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri