DPR Belum Tentukan Sikap soal Aspirasi Pemakzulan Gibran, Dasco Sebut Masih Dibahas Lintas Fraksi

Infobenua.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menentukan sikap terkait aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkembang di sejumlah kalangan. Pimpinan parlemen masih menunggu dimulainya masa sidang serta kelengkapan dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan tindak lanjut melalui mekanisme kelembagaan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai persoalan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota parlemen lintas fraksi. DPR dijadwalkan kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026), sehingga pembahasan resmi melalui forum kelembagaan belum dapat dilakukan.

“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Jakarta, Senin (09/11/2026).

Menurut Dasco, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan keinginan agar aspirasi terkait posisi Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen. Namun, hingga saat ini pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi untuk membicarakan persoalan tersebut.

Ia menegaskan, belum adanya pembahasan formal membuat DPR belum dapat menentukan langkah kelembagaan yang akan ditempuh. Selain menunggu pembukaan masa sidang, pimpinan parlemen juga masih menantikan dokumen lengkap putusan MA yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujar dia.

Dasco juga mengingatkan bahwa pembukaan masa sidang pada 10 November tidak secara otomatis menjadi awal pengajuan hak angket maupun proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden. Setiap langkah yang berkaitan dengan persoalan tersebut harus melalui tahapan dan prosedur sesuai ketentuan tata tertib DPR.

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco.

Ia memastikan aspirasi yang berkembang akan mendapat perhatian setelah aktivitas persidangan kembali berlangsung. Namun, tindak lanjutnya tetap harus mempertimbangkan mekanisme dan kewenangan lembaga legislatif.

“Nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar dia.

Wacana pemakzulan Gibran sebelumnya mencuat setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden tersebut.

Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan kalangan anggota parlemen untuk meminta DPR membahas persoalan terkait Gibran.

Meski demikian, hingga Senin (9/11/2026), DPR belum menetapkan keputusan mengenai langkah yang akan diambil terhadap aspirasi tersebut. Pembahasan lebih lanjut masih menunggu dimulainya masa sidang dan proses sesuai mekanisme internal parlemen.

Dengan demikian, wacana pemakzulan Wakil Presiden masih berada pada tahap penyampaian aspirasi dan pembahasan informal. Belum terdapat keputusan resmi DPR untuk menggulirkan hak angket maupun memulai proses pemakzulan. (*)