Infobenua.com, Samarinda – Pemanfaatan media sosial untuk menjaring korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi dan fasilitas pemberangkatan gratis menjadi salah satu modus baru Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kaltim, Junainah, mengungkapkan bahwa pola perekrutan korban TPPO kini mengalami pergeseran. Pelaku tidak lagi hanya mengandalkan penculikan secara konvensional, tetapi mulai memanfaatkan media sosial dan layanan pesan singkat untuk menarik calon korban.
“Modusnya sekarang lewat pesan singkat atau running text di TikTok berisi tawaran lowongan kerja dengan gaji tinggi dan pemberangkatan gratis. Tawaran seperti ini sangat menarik perhatian, terutama bagi kalangan pemuda dan remaja yang sedang mencari kerja sehingga mereka kerap langsung percaya tanpa berpikir panjang,” jelasnya.
Menurut Junainah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama kelompok usia muda yang rentan menjadi sasaran penipuan berkedok tawaran pekerjaan.
Karena itu, pencegahan sejak dini dan penguatan mekanisme pengaduan menjadi fokus DP3A Kaltim dalam membangun perlindungan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat didorong untuk memahami karakteristik TPPO, mengenali potensi ancaman di lingkungan sekitar, serta mengetahui prosedur pelaporan apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau mengalami langsung tindak pidana tersebut.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat melalui sinergi lintas sektor. Masyarakat perlu memahami apa itu TPPO sekaligus mengetahui jalur pengaduannya,” ujar Junainah.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan TPPO yang diselenggarakan DP3A Kaltim di Ruang Kartini, Kantor DP3A Kaltim, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan dan perlindungan korban perdagangan orang.
Junainah berharap sosialisasi tersebut dapat membekali peserta dengan pemahaman hukum yang memadai mengenai TPPO, termasuk kemampuan mengidentifikasi indikasi kasus dan menentukan langkah penanganan maupun pelaporan ketika menemukan dugaan tindak pidana tersebut di lapangan.
Kegiatan ini melibatkan perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, serta UPTD Panti Sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah narasumber dari kepolisian turut dihadirkan, yakni Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim AKBP Rizeth Aribowo Sangalang dan Panit II Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim Iptu Renny Witasari. (*)








Users Today : 1918
Total Users : 1662891
Views Today : 5000
Total views : 7226220