Dorong Transisi Energi, Kaltim Lepas Ketergantungan Batu Bara

Keterangan foto: Deputi Bappenas Abdul Malik dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni dalam forum Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2025 di Hotel Mercure, Samarinda Senin (13/10/2025).

Infobenua.com.Samarinda: Kalimantan Timur resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2025. Pemerintah pusat menyebut Kaltim memiliki cadangan energi yang melimpah dan strategis untuk menjadi pusat hilirisasi energi nasional, seiring percepatan transisi energi bersih menuju pembangunan berkelanjutan.

Upaya mewujudkan itu adalah salah satunya dengan mempercepat transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini menjadi fokus utama Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2025.

Hadir Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, perwakilan Direktur Energy Programme GIZ Indonesia/ASEAN Ardian Chandra Putra, pejabat Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, BRIN, para akademisi dan peserta ISEWGR dari berbagai negara dan negara donor.

Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, Kaltim ditetapkan sebagai tuan rumah karena potensi energi yang sangat besar menjadi modal utama pembangunan industri nasional. Namun, pemanfaatannya di dalam daerah dinilai masih timpang dibanding ekspor ke luar wilayah.

“Kaltim ini provinsi kaya energi, modal dasar pembangunannya luar biasa. Selama ini, karena saking berlebihnya, pemanfaatan energi di internal Kaltim dengan yang diekspor ke luar daerah masih sangat timpang,” ujar Malik di Hotel Mercure Samarinda, Senin 13 Oktober 2025.

Ia menilai Kaltim strategis untuk pengembangan hilirisasi energi nasional. Selain kaya batu bara dan migas, provinsi ini juga berdekatan dengan Kalimantan Utara yang tengah membangun PLTA berskala besar. Karena itu, Kaltim diminta memperbaiki struktur ekonomi agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

“Ini seharusnya jadi bahan bakar untuk pengembangan ekonomi lanjutannya. Kaltim bisa menjadi pusat hilirisasi energi nasional. Di sini ada Samarinda, Balikpapan, dan IKN yang sedang tumbuh pesat. Energinya melimpah, infrastrukturnya terus dibangun, tinggal menunggu industri masuk,” jelasnya.

Menyoal pasokan energi dan infrastruktur, Deputi Bappenas Abdul Malik menjelaskan pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Kaltim, baik melalui pendanaan langsung, penugasan BUMN, maupun kerja sama investasi swasta.

Bagusnya, Kaltim mampu menjadi magnet bagi investor yang ingin membangun pabrik dan kawasan industri baru.

“Kalau sumber daya energi yang besar dipadukan dengan infrastruktur yang baik, cita-cita Presiden soal sembada energi dan hilirisasi bisa diwujudkan di sini,” tegasnya.

Meski begitu, Malik mengingatkan potensi energi Kaltim belum terserap maksimal oleh sektor industri lokal. Karena itu, perlu regulasi yang jelas untuk menarik minat investor.

“Harus disiapkan lahannya, kepastian hukum, dan transportasi. Supaya sebagian energi tadi bisa menggerakkan ekonomi di Kalimantan Timur,” katanya.

Malik pun berpesan agar Kaltim segera beralih dari zona nyaman sebagai pengekspor bahan mentah.

“Sekarang mungkin terasa cukup hanya menjual batu bara, tapi kita harus berpikir ke depan. Kaltim ini harus jadi pusat hilirisasi dan industri masa depan,” pesannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan Kaltim hari ini sedang
mengarahkan fokus pada sumber daya lokal yang lebih ramah lingkungan.

Hal itu dibuktikan dengan pabrik kelapa sawit yang sudah memanfaatkan cangkang dan limbah cair (POME) untuk pembangkit listrik, sebagai contoh nyata hilirisasi industri yang mendukung EBT.

Kemudian, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau panel surya (solar cell) yang mulai hadir di daerah-daerah terpencil Kaltim.

“Kaltim juga akan mengembangkan energi dari tenaga air (hidro) dan angin, mengingat potensinya yang sangat besar,” jelasnya.

Bicara soal Program Kaltim Hijau, Sri Wahyuni menegaskan ini telah berlaku sejak masa Gubernur Awang Faroek Ishak. Kemudian mulai dibentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) guna memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan.

Langkah itu kemudian diperkuat melalui kemitraan dengan Bank Dunia lewat skema Carbon Fund atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), yang menjadikan Kaltim provinsi percontohan perdagangan karbon di Indonesia.

“Artinya kita harus sadar sumber daya alam kita tidak terbarukan. Karena itu, kita berupaya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi,” ujar Sri.

Sri menjelaskan, transisi energi di Kaltim akan dijalankan secara bertahap dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, lembaga riset, hingga mitra swasta.

“Forum seperti ISEW penting. Kita berharap ada rekomendasi dan rencana aksi konkret, terutama terkait kebijakan energi daerah,” tutupnya.(red/frida)