Dispora Kaltim Dorong Pemuda Mandiri, Peduli, dan Berprestasi Melalui Tiga Fokus Utama

Infobenua.com, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan peran pemuda dan mengoptimalkan prestasi olahraga di Provinsi Kalimantan Timur, Dispora Kaltim menetapkan tiga indikator kinerja utama sebagai landasan evaluasi keberhasilannya.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dispora Kaltim, Sri Wartini, dalam sebuah pernyataan belum lama ini.

Indikator pertama adalah tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Menurut Sri Wartini, pemuda yang terlibat aktif dalam sektor ekonomi mandiri tidak hanya membantu meningkatkan kemandirian finansial pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Keterlibatan pemuda dalam ekonomi mandiri sangat penting untuk membangun kemandirian dan memperkuat fondasi ekonomi lokal,” ungkapnya (13/12/2024).

Indikator kedua adalah keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dispora Kaltim menilai peran pemuda dalam kegiatan sosial dapat membangun karakter positif sekaligus memperkuat solidaritas di antara generasi muda.

Keberlanjutan organisasi kepemudaan dijadikan salah satu tolok ukur untuk menciptakan generasi yang peduli dan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Indikator ketiga adalah peningkatan prestasi olahraga. Dengan mendukung pengembangan bakat olahraga lokal, Dispora Kaltim berupaya menciptakan lingkungan yang mendorong prestasi pemuda hingga tingkat nasional dan internasional.

“Prestasi olahraga juga diharapkan membawa kebanggaan bagi provinsi Kalimantan Timur,” imbuhnya.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program ini, Sri Wartini bersama Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Dispora Kaltim turut serta dalam kegiatan “Benchmarking Study” Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah (PPOD) Setprov Kaltim.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“LPPD bukan sekadar laporan administratif, melainkan landasan penting untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih baik,” jelas Sri Wartini.

Penulis Frida editor eka mandiri