Dinkes Kaltim: Kabupaten/Kota Sehat Harus Berorientasi pada Kualitas Hidup Masyarakat

Infobenua.com, Samarinda — Pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur didorong memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Pelaksanaannya perlu berorientasi pada perubahan nyata, bukan semata-mata mengejar penghargaan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa keberhasilan program KKS harus diukur dari kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif.

“Kita tidak bisa hanya berpikir bahwa Kabupaten/Kota Sehat ini adalah lomba untuk mendapatkan penghargaan. Kalau masih ada yang berpikiran seperti itu, tentu pemikiran tersebut keliru,” tegas Andi Muhammad Ishak saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat se-Kaltim yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2026).

Menurut Andi, penghargaan dalam penyelenggaraan KKS seharusnya menjadi bonus dari upaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Sasaran utamanya ialah memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Ia menjelaskan, konsep sehat tidak terbatas pada kondisi tubuh yang bebas dari penyakit. Kualitas lingkungan juga menjadi faktor penting, termasuk keamanan dan kenyamanan kawasan permukiman, sekolah, serta ruang bermain anak yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah perlu menjalankan program secara terarah dengan mengacu pada sembilan tatanan dalam penyelenggaraan KKS. Setiap daerah diminta memahami kriteria, indikator, dan ukuran keberhasilan pada masing-masing tatanan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Andi menilai indikator yang terukur menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi hasil pembangunan kesehatan lingkungan. Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan yang belum terselesaikan, menetapkan prioritas perbaikan, serta menentukan intervensi yang sesuai dengan target.

Ia mengungkapkan, sejumlah kabupaten dan kota masih memiliki capaian indikator yang belum memenuhi sasaran. Kondisi itu membutuhkan langkah perbaikan yang lebih serius, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena sehat itu sifatnya abstrak, kita harus mengonkretkannya melalui indikator yang bisa diukur. Dengan begitu, kita bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan apa saja yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

Selain evaluasi indikator, Andi menyoroti pentingnya memperkuat upaya penghentian praktik buang air besar sembarangan atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Pengelolaan sampah di kawasan permukiman juga menjadi persoalan yang perlu ditangani secara bersama.

Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektor sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, program Kabupaten/Kota Sehat diharapkan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup warga. (*)