Digitalisasi Peta Infrastruktur PU Kukar, Dorong Transparansi Pembangunan

Infobenua.com.Kukar – Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat pembangunan infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja. Salah satu terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar adalah Sistem Informasi Data Analisis Jalan dan Jembatan (Sisdatan), aplikasi berbasis web yang memuat data spasial dan koordinat seluruh infrastruktur jalan serta jembatan di wilayah Kukar.

Aplikasi ini dapat diakses publik melalui situs Binamargakukar.com, dan diklaim mampu memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi, lokasi, serta kewenangan pengelolaan setiap ruas jalan dan jembatan di daerah. Kehadiran fitur ini menjadi langkah maju dalam transparansi data sekaligus mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti dan peta digital.

Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Linda Juniarti, mengatakan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah geografis yang sangat luas dengan ribuan kilometer jalan dan ratusan unit jembatan yang tersebar hingga pelosok kecamatan. Dalam kondisi seperti itu, mustahil bagi perangkat daerah untuk mengingat secara manual seluruh data infrastruktur yang ada.

“Wilayah Kukar sangat luas, dan tentu saja tidak mungkin kita hafal semua ruas jalan dan jembatan yang tersebar di 18 kecamatan. Karena itu, Sisdatan hadir untuk menjadi sistem pendataan dan analisis yang memudahkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,” ujar Linda, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, aplikasi Sisdatan bukan hanya alat bantu internal Dinas PU, melainkan juga bisa digunakan oleh masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan. Sebelum mengusulkan rencana pembangunan baru, para pemangku wilayah dapat memeriksa terlebih dahulu titik koordinat dan status kewenangan lokasi yang akan diajukan.

“Melalui aplikasi Sisdatan, bisa diketahui apakah infrastruktur yang dimaksud merupakan kewenangan Dinas PU atau justru milik instansi lain seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Dengan begitu, usulan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” terangnya.

Linda mencontohkan, jika sebuah desa berencana membuka atau memperbaiki jalan, pemerintah desa cukup mengakses laman Sisdatan untuk mengecek apakah jalan tersebut termasuk kategori jalan kabupaten, jalan lingkungan sekunder, atau jalan desa. Data yang tersaji di sistem akan menjadi dasar bagi dinas terkait dalam melakukan tindak lanjut.

“Kalau memang itu kewenangan Dinas PU, tentu kami siap mengakomodir. Tapi kalau masuk ranah OPD lain, maka kami bantu koordinasikan. Jadi tidak terjadi tumpang tindih perencanaan,” tambahnya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, Sisdatan terus diperbarui secara berkala. Di tahun-tahun awal, fokus utama tim Bina Marga adalah melengkapi database seluruh ruas jalan dan jembatan yang tersebar di Kukar. Berdasarkan data Dinas PU per 2024, total panjang jalan di Kukar mencapai 2.196,94 kilometer, di mana 63,20 persen sudah dalam kondisi mantap, sedangkan 36,80 persen masih memerlukan peningkatan kualitas. Sementara itu, jumlah jembatan yang tercatat mencapai 622 unit, sebagian besar berada di kawasan pedalaman dan daerah rawan longsor.

Linda menyebut, kehadiran Sisdatan membantu Dinas PU dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang lebih akurat. Data digital memungkinkan proses perencanaan menjadi berbasis lokasi, bukan hanya pada usulan tertulis semata.

“Selama ini, data jalan dan jembatan sering kali hanya bersifat administratif. Dengan Sisdatan, kita bisa tahu langsung titik koordinat, panjang jalan, kondisi terakhir, serta foto dokumentasi lapangan. Semua itu membantu dalam menentukan mana yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki atau ditingkatkan,” jelasnya.

Selain menjadi alat perencanaan, Sisdatan juga memiliki fungsi pengawasan publik. Masyarakat dapat mengakses informasi proyek pembangunan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Hal ini menjadi bentuk keterbukaan pemerintah terhadap pelaksanaan program infrastruktur yang menggunakan dana publik.

Menurut Linda, pemantapan jalan dan jembatan merupakan prioritas strategis Pemkab Kukar dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan ekonomi desa. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga menekan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada akses jalan untuk kegiatan ekonomi.

“Jalan yang mantap bisa menurunkan biaya logistik dan transportasi, terutama untuk distribusi bahan pangan dan hasil pertanian. Dampaknya langsung terasa bagi masyarakat,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi jalan yang telah dibangun. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan di lapangan adalah kendaraan dengan muatan berlebih yang melewati jalan kabupaten.

“Kami selalu mengimbau agar pengguna jalan memperhatikan beban muatan kendaraannya. Kalau melebihi kapasitas, jalan akan cepat rusak. Padahal, perbaikan jalan itu biayanya sangat besar dan membebani keuangan daerah,” tegasnya.

Linda menilai, jika masyarakat ikut berpartisipasi menjaga infrastruktur, maka anggaran daerah bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

“Seharusnya anggaran bisa digunakan untuk membangun fasilitas lain, tapi sering kali justru habis untuk memperbaiki jalan yang rusak karena faktor nonteknis. Masih banyak jalan yang butuh perhatian, jadi kita harus bijak dalam menjaga yang sudah ada,” tutupnya.

Melalui integrasi sistem digital seperti Sisdatan, Dinas PU Kukar menunjukkan arah baru tata kelola infrastruktur berbasis data dan transparansi publik. Langkah ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terukur, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

penulis Lisa editor redaksi