Keterangan foto Sekretaris Komisi lll DRPD Kaltim, Abdulrahman K.A.
Infobenua.com.Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurrahman KA, menyoroti minimnya perhatian terhadap infrastruktur jalan di wilayah selatan Kaltim, khususnya Kabupaten Paser. Ia menyebut ada delapan ruas jalan strategis yang hingga kini masih berstatus non-status alias tak memiliki kejelasan tanggung jawab baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Status jalan itu kemarin hampir semuanya non-status. Tapi saya apresiasi langkah Pemkab Paser yang sudah bersurat ke pusat. Beberapa ruas sekarang sudah mulai masuk sebagai jalan kabupaten. Tapi ini belum cukup,” kata Abdurrahman (23/5/2025).
Menurutnya, status jalan menjadi kunci dalam skema pembiayaan pembangunan. Jika nantinya delapan ruas itu ditetapkan sebagai jalan provinsi, maka pembiayaan bisa didorong lewat bantuan keuangan provinsi yang disalurkan melalui APBD Kabupaten Paser.
“Kalau tetap non-status, pembangunan masih bisa dilakukan oleh Pemprov, asal ada anggaran yang disiapkan,” jelasnya.
Ia menekankan, konektivitas antarwilayah di Kaltim tak akan tercapai jika infrastruktur di daerah tertinggal seperti Paser terus diabaikan. Menurutnya, pembangunan jalan tak hanya soal fisik, tapi juga soal pemerataan dan keadilan pembangunan.
“Paser ini bukan wilayah pinggiran. Delapan ruas itu sangat strategis—menghubungkan pusat ekonomi rakyat, jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan, bahkan akses ke wilayah pedalaman dan perbatasan,” tegasnya.
Abdurrahman juga menyebutkan adanya komitmen Gubernur Kaltim untuk menyelesaikan infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk Mahakam Hulu. Karena itu, ia mendorong agar delapan ruas di Paser juga menjadi prioritas utama.
“Kami di Komisi III akan terus kawal usulan ini dalam pembahasan anggaran. Jangan sampai Paser terus tertinggal karena jalan yang semestinya dibangun, justru tak masuk dalam prioritas,” tutupnya.
Penulis Frida editor Eka mandiri
Users Today : 726
Total Users : 1288802
Views Today : 1892
Total views : 6340046