Damayanti :Masalah PPDB Bukan Cuma Zonasi,Tapi KetimpanganKualitas Sekolah

Infobenua.com. Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menilai persoalan dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan semata karena sistem zonasi, melainkan karena ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah. Ia menyebut, jika kualitas sekolah setara, masyarakat tidak akan terfokus hanya pada sekolah-sekolah unggulan.

“Selama kualitas sekolah tidak merata, masyarakat akan terus mengejar sekolah favorit. Ini bukan soal zonasi semata, tapi soal keadilan mutu pendidikan,” tegas Damayanti saat rapat evaluasi PPDB 2025 (19/6/2025).

Sebagai pendatang baru di DPRD, Damayanti mengaku terkejut melihat banyaknya keluhan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, Balikpapan. Ia menyebut bahwa saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa tertampung di sekolah negeri. Angka itu membuat sebagian besar siswa terpaksa masuk ke sekolah swasta, yang biaya pendidikannya tidak ringan.

“Balikpapan Tengah saja sampai hari ini tidak punya SMA negeri. Kalau begitu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah?” ucapnya.

Ia menilai sistem zonasi yang diterapkan akan gagal apabila tidak dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan. Tanpa jumlah sekolah yang cukup dan kualitas yang setara, zonasi justru akan menciptakan ketidakadilan baru.

Selain itu, Damayanti juga menyoroti persepsi masyarakat terhadap ‘sekolah favorit’ Menurutnya, persepsi ini terbentuk karena distribusi guru berkualitas dan fasilitas sekolah masih timpang. Sekolah di pusat kota cenderung lebih baik dibandingkan sekolah pinggiran.

“Distribusi guru harus adil. Jangan sampai sekolah di pinggiran kota dianggap tidak layak hanya karena kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik,” ujarnya.

Damayanti turut menyinggung efektivitas program GratisPol (gratis biaya pendidikan) yang menurutnya belum menjangkau siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta karena gagal lolos ke sekolah negeri.

“GratisPol memang bantu siswa negeri. Tapi bagaimana dengan yang masuk swasta karena sistem zonasi? Mereka juga perlu dibantu,” katanya.

Ia meminta Pemprov Kaltim untuk membuka ruang solusi bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk kemungkinan dukungan pembiayaan di sekolah swasta, agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena kendala sistem dan biaya.

“Setidaknya GratisPol ini bisa sedikit menenangkan keluarga yang anaknya gagal masuk negeri tapi tak mampu bayar swasta,” pungkasnya.

penulis Frida editor eka mandiri