Foto : Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, saat mengukuhkan Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Kalimantan Timur (Kaltim) masa bakti 2026–2031 di GOR Segiri Samarinda, Senin (16/11/2026).
Infobenua.com, Kaltim – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, resmi mengukuhkan Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Kalimantan Timur (Kaltim) masa bakti 2026–2031 di GOR Segiri Samarinda, Senin (16/11/2026). Pengukuhan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru di bawah pimpinan M. Ridwan Tassa yang melibatkan lebih dari 400 pengurus dari berbagai unsur keluarga besar KKSS di Kaltim.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera petaka KKSS secara simbolis kepada M. Ridwan Tassa selaku Ketua BPW KKSS Kaltim. Kepengurusan baru tersebut mengakomodasi empat kelompok suku besar, yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta 36 pilar dan badan otonom organisasi.
Dalam sambutannya, Andi Amran Sulaiman mendorong kepengurusan baru agar menjadikan persatuan dan kolaborasi sebagai landasan dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, besarnya potensi warga KKSS harus dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.
Amran menegaskan, kemajuan organisasi tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan kemampuan individu. Diperlukan kerja sama dan keterlibatan seluruh elemen agar tujuan bersama dapat diwujudkan.
“Tidak ada orang hebat sendirian. Yang hebat adalah kolaborasi, kerja sama demi Merah Putih, demi seribu tahun ke depan Indonesia menjadi negara super power,” tegas Amran.
Ia juga mengajak seluruh keluarga besar KKSS untuk menjaga kebersamaan, meningkatkan kerja keras, serta membangun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kepengurusan baru, KKSS Kaltim diharapkan semakin solid dan mampu menjalankan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Amran turut berharap KKSS dapat menjadi organisasi yang menaungi masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur sekaligus memberikan manfaat dan menerangi kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
Harapan terhadap kontribusi KKSS juga disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Dalam sambutannya, ia menilai pengukuhan kepengurusan baru yang bertepatan dengan peringatan 50 tahun perjalanan KKSS harus menjadi momentum bagi organisasi untuk memperluas peran, tidak hanya dalam menjaga hubungan kekeluargaan, tetapi juga mendukung pembangunan daerah.
Menurut Rudy, usia setengah abad menunjukkan kematangan organisasi. Karena itu, KKSS diharapkan tidak lagi sekadar menjalankan kegiatan seremonial, melainkan mampu menghasilkan karya dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ia menyebut Kalimantan Timur sebagai daerah yang majemuk sekaligus memiliki posisi strategis sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk KKSS, untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mendukung kemajuan daerah.
Rudy kemudian menitipkan tiga pesan kepada kepengurusan yang baru dikukuhkan. Pertama, KKSS harus menjadi organisasi yang hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, mampu menjadi solusi atas persoalan, serta ikut mengambil bagian dalam menghadapi tantangan daerah.
Menurutnya, kegiatan seperti halal bihalal, peringatan Maulid, maupun pelantikan tetap dapat dilaksanakan. Namun, keberadaan organisasi harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada sekadar menjadi wadah berkumpul.
Kedua, KKSS diharapkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Rudy ingin melihat semakin banyak pengusaha dari keluarga besar KKSS yang mampu membuka lapangan pekerjaan serta mengembangkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri, pertanian, perikanan, pertambangan hingga pangan.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur harus mampu menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, KKSS harus menjaga persatuan dan kehormatan organisasi dengan berpegang pada falsafah Siri’ na Pacce yang mengajarkan harga diri, martabat, solidaritas, dan kepedulian.
Rudy mengingatkan agar organisasi tidak menjadi tempat memperebutkan jabatan dan pengaruh. Setelah kepengurusan terbentuk, seluruh anggota seharusnya lebih mengutamakan kesempatan untuk berbuat baik dan memberikan manfaat.
“Jabatan boleh diperebutkan sebelum pemilihan. Namun, setelah pelantikan, yang harus diperebutkan adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat,” pesannya.
Selain persoalan organisasi dan ekonomi, Rudy juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di Kalimantan Timur, terlebih daerah ini menjadi lokasi pembangunan IKN. Ia berharap pembangunan ibu kota baru tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga diikuti kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Ia menyampaikan bahwa Kalimantan secara keseluruhan telah mencapai swasembada pangan, dengan Kalimantan Timur masih menjadi pengecualian. Karena itu, Rudy berharap dukungan Menteri Pertanian dapat mendorong peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani di Kaltim.
Rudy juga mengingatkan bahwa keberhasilan masyarakat Sulawesi Selatan di perantauan perlu diikuti kepedulian terhadap daerah tempat mereka tinggal. Menurutnya, kontribusi seseorang terhadap daerah tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua BPW KKSS Kaltim M. Ridwan Tassa menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan mengubah orientasi organisasi agar lebih dekat dengan masyarakat kecil. Ia tidak ingin perhatian KKSS hanya terpusat pada kalangan elite atau warga yang telah berhasil secara ekonomi di perantauan.
Salah satu program jangka pendek yang disiapkan adalah gerakan 10.000 Mega. Program ini dirancang melalui kontribusi rutin sebesar Rp10.000 per bulan dari warga KKSS yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.
Dana yang terkumpul nantinya dikelola oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) di tingkat kabupaten/kota untuk membantu warga yang mengalami musibah maupun membutuhkan bantuan. Ridwan berharap program tersebut dapat memastikan warga KKSS asal Sulawesi Selatan di Kaltim yang tertimpa musibah memperoleh perhatian dan santunan.
“Kalau misalnya ada warga kita yang kena musibah, maka dana inilah yang digunakan oleh BPD-BPD untuk menyantuni dan membantu warga kita yang kebetulan membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Melalui kepengurusan masa bakti 2026–2031, KKSS Kaltim diharapkan semakin hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kalimantan Timur.
Penulis: Faradita | Editor: Redaksi








Users Today : 4215
Total Users : 1650503
Views Today : 6812
Total views : 7199446