BPKAD Kaltim Kejar Satu Mobil Dinas yang Belum Terlacak

Caption foto: Pranata Komputer BPKAD Kaltim, Ihza Defrian

Infobenua.com Samarinda- Penataan aset kendaraan dinas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur menyisakan satu persoalan. Dari sembilan unit mobil yang sebelumnya tercatat dikuasai pensiunan, satu unit hingga kini belum berhasil ditemukan.

BPKAD memastikan delapan kendaraan sudah kembali ke penguasaan pemerintah. Lima unit diserahkan lebih dulu secara sukarela setelah menerima surat peringatan. Tiga lainnya ditarik dalam penertiban yang dilakukan pekan ini. Namun satu mobil masih belum terlacak.

“Masih ada satu unit yang sedang kami telusuri. Keberadaannya belum diketahui,” kata Pranata Komputer BPKAD Kaltim, Ihza Defrian saat diwawancarai Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sebelum dilakukan penarikan, BPKAD telah menempuh tahapan administratif berupa tiga kali surat peringatan kepada para pemegang kendaraan. Mekanisme tersebut diberlakukan sama untuk seluruh unit.

Sebagian penerima surat memilih mengembalikan kendaraan tanpa harus ditarik. Namun ada pula yang tidak memberikan respons, sehingga dilakukan pengamanan langsung di lapangan.

Penertiban ini disebut sebagai bagian dari penataan aset daerah agar dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung operasional perangkat daerah. Seluruh kendaraan tersebut sebelumnya tercatat sebagai aset BPKAD, termasuk eks Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Selain itu, langkah percepatan juga dilakukan atas arahan pimpinan agar seluruh kendaraan yang masih berada di luar penguasaan pemerintah dapat diamankan sebelum memasuki bulan puasa.

“Kami diminta menyelesaikan penarikan ini secepatnya,” ujar Ihza.

Untuk satu unit yang belum ditemukan, proses pelacakan masih berjalan. BPKAD belum merinci identitas pihak terakhir yang menguasai kendaraan tersebut, namun memastikan upaya penelusuran tetap dilakukan.

Secara keseluruhan, terdapat sembilan kendaraan dinas yang sebelumnya dikuasai pensiunan di lingkungan BPKAD. Dengan delapan unit yang sudah kembali, pemerintah kini fokus memastikan satu unit terakhir juga dapat ditarik dan kembali tercatat sebagai aset aktif daerah

“Ini bagian dari komitmen kami menata dan mengamankan aset daerah. Semua harus jelas keberadaannya,” tegas Ihza.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri