BPBD Kaltim Waspadai Karhutla Meski Musim Kemarau Diprediksi Mundur

Foto : Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi

Infobenua.com, Samarinda – Pergeseran musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga November tidak membuat ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mereda.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mengingatkan seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah.

Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi mengatakan, perubahan pola musim tahun ini membuat periode kemarau datang lebihnya lambat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Kondisi tersebut ditandai dengan cuaca panas yang mulai terasa, namun masih diselingi hujan di beberapa daerah.

Menurutnya, hujan yang masih turun memang membantu mengurangi potensi meluasnya kebakaran. Meski demikian, kejadian karhutla tetap terjadi hampir setiap hari dengan skala yang relatif kecil dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Perkiraan awal musim kering dimulai akhir Juni hingga Agustus. Namun sekarang bergeser dan diperkirakan berlangsung mulai akhir Juli sampai September, Oktober, bahkan November,” ujar Buyung.

Ia menjelaskan, laporan yang diterima BPBD menunjukkan sebagian besar kejadian karhutla dipicu oleh kelalaian manusia. Luasan lahan yang terbakar umumnya masih di bawah lima hektare, meskipun beberapa wilayah seperti Kutai Barat sempat mencatat luasan yang lebih besar dibanding daerah lainnya.

BPBD mencatat daerah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi antara lain Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau. Kendati demikian, hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur tetap berisiko mengalami kebakaran, terutama kawasan dengan lahan terbuka saat intensitas hujan mulai menurun.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan setiap kejadian dapat ditangani secepat mungkin. Pemantauan juga dilakukan melalui sistem hotspot yang diperbarui secara berkala.

Buyung mengingatkan bahwa kemunculan hotspot tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran karena bisa dipengaruhi pantulan panas dari objek tertentu, sehingga tetap memerlukan verifikasi langsung di lapangan.

“Hotspot belum tentu merupakan titik api. Karena itu seluruh informasi tetap harus divalidasi agar penanganannya tepat,” katanya.

Selain pemerintah, perusahaan yang memiliki konsesi lahan juga diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui tim penanggulangan kebakaran yang telah dibentuk di masing-masing wilayah kerja.

Ia menambahkan, peralatan penanganan karhutla yang dimiliki pemerintah daerah masih memadai untuk penanganan awal. Namun apabila terjadi kebakaran dalam skala besar atau di lokasi yang sulit dijangkau, BPBD akan mengusulkan dukungan tambahan, termasuk opsi modifikasi cuaca.

“Kalau kondisinya memang membutuhkan, bantuan tambahan termasuk modifikasi cuaca bisa diajukan. Tetapi yang paling penting adalah keselamatan petugas saat melakukan penanganan di lapangan,” tegas Buyung.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi