BKN Soroti Pentingnya Manajemen Talenta, Kutai Barat Dinilai Siap Terapkan Sistem Merit

Teks foto: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh (tengah) dalam kegiatan ekspose yang digelar di Kantor BKN Pusat, Jakarta (istimewa)

Infobenua.com, Jakarta- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menilai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan kesiapan dalam menerapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan birokrasi.

Penilaian itu disampaikan Zudan saat kegiatan ekspose kesiapan penerapan manajemen talenta yang digelar di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Selain Kutai Barat, kegiatan tersebut juga diikuti Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Menurut Zudan, kesiapan hingga tahap ekspose menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam menata sistem pengelolaan ASN secara lebih profesional dan berbasis kompetensi.

Ia menegaskan manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk memastikan pejabat yang mengisi posisi strategis benar-benar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan organisasi serta mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

“Di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki visi dan misi pembangunan. ASN harus menjadi motor pelaksana dari visi tersebut. Karena itu, BKPSDM harus mampu mengidentifikasi talenta ASN yang tepat untuk menduduki jabatan yang sesuai,” kata Zudan.

Menurutnya, penempatan ASN yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas kinerja birokrasi di daerah. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memetakan potensi pegawai secara lebih terukur.

Zudan menambahkan penerapan manajemen talenta merupakan praktik yang telah lama diterapkan di negara-negara maju untuk memastikan birokrasi berjalan profesional dan berbasis kinerja.

Ia menyebut BKN mulai mendorong implementasi sistem tersebut secara nasional sejak April 2025. Hingga kini, tercatat sudah 149 instansi pemerintah yang mulai menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan ASN.

“Ini bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi. Harapannya, pemerintah daerah bisa menyiapkan sistem yang mampu menghasilkan aparatur yang profesional dan berdaya saing,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, potensi, serta kebutuhan organisasi sehingga mendukung pencapaian target pembangunan di daerah.