BKKBN Kaltim Dorong Peta Jalan Kependudukan Terintegrasi dengan Program dan Anggaran Daerah

Infobenua.com, Samarinda – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Timur mendorong agar Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) menjadi acuan konkret dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen administratif.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Sunarto, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PJPK bergantung pada penerjemahan setiap indikator ke dalam program, kegiatan, serta penganggaran yang terukur. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan kependudukan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sunarto saat membuka Rapat Finalisasi Rencana Aksi PJPK Daerah Kalimantan Timur Tahun 2026 di Samarinda, Selasa.

“Penyusunan peta jalan ini merupakan upaya memastikan kebijakan pembangunan kependudukan dapat terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah,” kata Sunarto.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan dalam penyusunan rencana aksi adalah menyelaraskan indikator pembangunan kependudukan dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Pasalnya, tidak semua indikator memiliki instansi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, indikator PJPK perlu disinkronkan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi ini diperlukan agar target pembangunan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan operasional yang memiliki dukungan anggaran dalam perencanaan pemerintah daerah.

Sunarto menilai penyusunan dokumen tersebut membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Penyesuaian indikator dengan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah diharapkan menghasilkan rencana aksi yang realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur.

Dalam rapat tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi dokumen PJPK Kaltim saat ini mencapai nilai 87,50. Meski demikian, sejumlah aspek masih perlu disempurnakan agar dokumen tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai dokumen berkualitas.

Selain penguatan perencanaan, Sunarto menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga 2045. Menurutnya, besarnya populasi usia produktif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manusia agar mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan kependudukan yang terarah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengurangan angka kemiskinan, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Sunarto turut mengapresiasi Kota Balikpapan yang berhasil memperoleh penghargaan tingkat nasional di bidang pembangunan kependudukan. Capaian tersebut diharapkan menjadi referensi bagi kabupaten dan kota lainnya di Kaltim dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan kependudukan.

Melalui finalisasi rencana aksi PJPK, BKKBN Kaltim berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga implementasi pembangunan kependudukan dapat berjalan secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.

“Langkah ini penting agar pembangunan kependudukan di Kalimantan Timur berjalan lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan guna menghasilkan generasi yang sehat, produktif, serta berdaya saing hingga 2045,” katanya. (*)