Teks foto: Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel
Infobenua.com, Samarinda –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menolak usulan tiga paket proyek infrastruktur dengan skema kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) senilai Rp1,24 triliun dari Pemprov Kaltim. Penolakan tersebut didasari keterbatasan ruang fiskal, waktu pengajuan yang dinilai terlalu mepet, serta kajian teknis yang disebut baru disusun menjelang akhir pembahasan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan seluruh anggota Banggar tidak menyetujui usulan tersebut dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
“Rapatnya sangat dinamis. Di dalam rapat bersama Banggar dan TAPD, semua anggota Banggar tidak menyetujui,” kata Ekti di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (17/11/2026) malam.
Menurut Ekti, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan utama. DPRD menilai penambahan tiga proyek besar melalui skema MYC perlu memperhitungkan kemampuan APBD ke depan agar tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib.
Selain persoalan fiskal, waktu pengajuan juga menjadi alasan penolakan. Ketiga proyek tersebut dinilai baru diajukan ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 sudah memasuki tahap akhir.
Ekti juga mempertanyakan waktu penyusunan kajian teknis yang dinilai terlambat. Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya disiapkan lebih awal agar DPRD memiliki cukup waktu untuk memeriksa kelayakan setiap proyek.
“Alasan berikutnya soal kajian teknis. DPRD menganggap kajian itu baru dibuat di akhir pembahasan KUA-PPAS,” tegasnya.
Keterbatasan waktu membuat komisi-komisi tidak lagi memiliki kesempatan membahas rincian proyek secara mendalam. Sebab, seluruh komisi telah terlibat dalam pembahasan di Banggar, sementara persetujuan KUA-PPAS dijadwalkan pada Rabu (18/11/2026).
“Saat ini semua komisi ada di Banggar, kita tidak ada kesempatan lagi rapat di komisi, karena besok (Rabu, 18 November) sudah persetujuan KUA-PPAS,” ujar Ekti.
Tiga paket proyek yang diusulkan Pemprov Kaltim untuk periode 2027–2029 tersebut meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda senilai Rp444 miliar, pembangunan jalan Sotek-Bongan senilai Rp241 miliar, serta konektivitas jalan Gerunggung-Lembakan-Kepala Telake senilai Rp556 miliar.
Total nilai ketiga proyek tersebut mencapai Rp1,241 triliun. Penolakan Banggar terhadap usulan MYC ini berkaitan dengan skema pembiayaan tahun jamak, sehingga perlu dipastikan apakah Pemprov Kaltim akan mengajukan skema pendanaan lain untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut.
“Di dalam rapat bersama Banggar dan TAPD, semua anggota Banggar tidak menyetujui,” demikian Ekti.
Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri








Users Today : 2783
Total Users : 1657696
Views Today : 6055
Total views : 7212561