BALIKPAPAN, infobenua.com– Kota Balikpapan resmi ditetapkan sebagai pusat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi investasi, memangkas hambatan perizinan, serta meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
Peresmian Desk Investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Aula Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Balikpapan menjadi satu dari enam lokasi strategis yang ditetapkan pemerintah sebagai pusat Desk Investasi. Lima lokasi lainnya adalah Batam, Kepulauan Riau; Denpasar, Bali; Medan, Sumatera Utara; Semarang, Jawa Tengah; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap, mengatakan pembentukan Desk Investasi merupakan langkah pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antara nilai komitmen investasi dan realisasi penanaman modal.
Menurut Edy, tidak semua rencana investasi yang disampaikan investor dapat langsung direalisasikan. Berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan perizinan dan teknis, membutuhkan pendampingan serta pengawalan dari pemerintah.
“Antara nilai komitmen dan realisasi ini terkadang ada gap yang sangat besar. Itulah pentingnya keberadaan Desk Investasi ini,” kata Edy dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, Balikpapan dipilih sebagai pusat Desk Investasi Kalimantan karena memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas penanaman modal di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sekitar 46 persen realisasi investasi di Pulau Kalimantan berada di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen realisasi investasi Kalimantan Timur terkonsentrasi di Kota Balikpapan.
“Balikpapan merupakan representasi kota bisnis ataupun daerah yang ramai investasi di kawasan Kalimantan. Itu sebabnya Balikpapan kita tetapkan sebagai tempat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Edy menegaskan, keberadaan Desk Investasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka realisasi penanaman modal. Lebih dari itu, fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan arah investasi sesuai karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah.
Menurut dia, masing-masing wilayah memiliki keunggulan sektor ekonomi yang berbeda, mulai dari sektor primer, sekunder, hingga tersier. Balikpapan, misalnya, memiliki potensi pada sektor jasa dan perdagangan, sedangkan sejumlah daerah lain masih bertumpu pada sektor primer, termasuk pertambangan.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antarsektor agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Jangan sampai sektor primernya sudah habis, tetapi sektor jasa dan perdagangannya belum siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Melalui Desk Investasi, pemerintah juga berharap kualitas iklim usaha semakin meningkat, penyelesaian hambatan perizinan lebih cepat, serta investasi yang masuk mampu memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, yang membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan, mengatakan penetapan Balikpapan sebagai pusat Desk Investasi merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap posisi strategis kota tersebut.
Kepercayaan itu, menurut Sudirman, sejalan dengan capaian realisasi investasi Balikpapan yang menunjukkan kinerja positif dalam beberapa tahun terakhir.
Sepanjang 2025, realisasi investasi di Balikpapan mencapai Rp 27,25 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 3,47 triliun.
Capaian tersebut menempatkan Balikpapan sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar di Kalimantan Timur.
Kinerja positif juga berlanjut pada 2026. Hingga triwulan III, realisasi investasi Balikpapan telah mencapai Rp 15,56 triliun atau 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp 20,68 triliun.
“Realisasi ini kembali mengukuhkan posisi Balikpapan sebagai daerah dengan perolehan nilai investasi tertinggi di Kalimantan Timur, serta masuk dalam jajaran kota dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa,” kata Sudirman membacakan sambutan wali kota.
Selain realisasi investasi, aktivitas usaha di Balikpapan juga menunjukkan perkembangan. Hingga triwulan III 2026, tercatat sebanyak 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru telah diterbitkan.
Sudirman mengatakan, Pemkot Balikpapan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Langkah tersebut dilakukan melalui penyederhanaan proses perizinan, pendampingan legalitas usaha, serta penguatan kepastian hukum dan stabilitas keamanan bagi investor.
Pemkot juga menyiapkan peluang investasi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis sinergi di wilayah Kariangau dan Balikpapan Utara.
Penguatan infrastruktur, dukungan logistik, serta konektivitas menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengembangkan Balikpapan sebagai superhub industri dan jasa yang mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan hadirnya Desk Investasi, Pemkot Balikpapan berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota semakin efektif, terutama dalam menyelesaikan persoalan teknis maupun hambatan yang dihadapi investor.
“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan,” ujar Sudirman.
Penetapan Balikpapan sebagai pusat Desk Investasi Kalimantan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penanaman modal di berbagai daerah. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Penulis: Irwanto Sianturi









Users Today : 3737
Total Users : 1654257
Views Today : 5704
Total views : 7205187