ATR/BPN Tertibkan 11 Korporasi Terindikasi Karhutla, Sejumlah HGU Dicabut

JAKARTA, BLINKISS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok, mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian, tidak diperpanjang, hingga penolakan pemberian HGU.

Kelompok pertama meliputi HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pertimbangan pencabutan meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui maupun ditata kembali.

Selanjutnya, kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.

Pada kelompok keempat, pencabutan sebagian HGU akan dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya, lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana serta prasarana.

Sementara itu, kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum diputuskan pencabutan HGU sebagian atau seluruhnya.

Ketiganya adalah PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan luas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan dilakukan melalui pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri para kepala badan, wakil menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.

(Agung)