AS Dekati Junta Myanmar, Uni Eropa Bertahan pada Kebijakan Sanksi

Infobenua.com, Brussel — Uni Eropa menghadapi tekanan diplomatik baru dalam menentukan kebijakan terhadap Myanmar setelah Amerika Serikat mulai membuka jalur komunikasi dengan pemerintahan militer di Naypyidaw. Perbedaan pendekatan ini muncul ketika sejumlah negara ASEAN juga mulai memulihkan hubungan langsung dengan junta, meskipun legitimasi pemilu Myanmar masih dipersoalkan.

Menurut laporan Deutsche Welle (DW), Washington telah menggelar dua putaran pembicaraan dengan pemerintah Myanmar sejak September. Perundingan tersebut dipimpin perwakilan Departemen Luar Negeri AS, Michael Vance, bersama sejumlah diplomat Amerika di Naypyidaw dan Tokyo pada awal Oktober.

Keterlibatan Washington dilaporkan berorientasi pada beberapa kepentingan strategis, antara lain pemberantasan pusat penipuan daring, pembebasan pengusaha AS Adam Castillo yang ditahan di Myanmar, serta kemungkinan memperoleh akses terhadap sumber daya logam tanah jarang. Mineral tersebut menjadi komoditas strategis karena rantai pasoknya saat ini banyak dikuasai China, pesaing utama AS.

Sementara itu, Uni Eropa masih mempertahankan kebijakan tidak mengakui pemerintahan militer Myanmar. Sikap tersebut tetap berlaku setelah pemilu 2025–2026 yang mengantarkan pemimpin militer Min Aung Hlaing menjadi presiden, dalam sistem politik yang masih berada di bawah kendali militer.

Sejak kudeta Februari 2021, Uni Eropa menangguhkan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah Myanmar, menjatuhkan sanksi, dan mengurangi hubungan diplomatik dengan junta. Pembatasan tersebut menyasar 105 individu dan 22 entitas yang terkait dengan militer. Pada April lalu, blok tersebut kembali memperpanjang sanksinya selama 12 bulan.

Meski membatasi hubungan dengan pemerintahan militer, Brussel tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang mengungsi akibat konflik, termasuk pengungsi Rohingya, serta mendukung organisasi masyarakat sipil.

Uni Eropa juga belum mencabut akses perdagangan preferensial bagi Myanmar. Kebijakan itu dipertahankan karena kekhawatiran bahwa pencabutan fasilitas perdagangan akan memperburuk kondisi pekerja, terutama perempuan muda yang banyak bekerja di industri garmen. Nilai perdagangan Myanmar dengan Uni Eropa tahun lalu mencapai sekitar 4 miliar euro atau Rp80 triliun, meningkat dibandingkan 3,4 miliar euro pada 2019.

Konflik berkepanjangan dan perubahan sikap ASEAN

Perbedaan pendekatan diplomatik tersebut berlangsung di tengah konflik bersenjata yang terus memburuk sejak kudeta 2021. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip dalam laporan tersebut, perang sipil di Myanmar diperkirakan telah menewaskan 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 4 juta penduduk mengungsi di dalam negeri. Kelompok-kelompok perlawanan masih menguasai atau memperebutkan wilayah yang luas.

Seorang juru bicara Uni Eropa menegaskan bahwa blok tersebut belum mengubah sikapnya terhadap junta Myanmar.

Uni Eropa “terus mempertahankan kebijakannya untuk tidak mengakui rezim militer saat ini,” mengingat “kekerasan yang masih berlangsung dan serangan terhadap penduduknya sendiri,” kata seorang juru bicara Uni Eropa kepada DW.

Meski demikian, Brussel terus memantau perubahan pendekatan yang dilakukan Washington dan negara-negara lain. Pada saat yang sama, blok tersebut “Secara cermat memantau perkembangan diskusi dan posisi Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN, serta aktor utama lainnya bersama perwakilan rezim militer Myanmar.”

“Uni Eropa juga mendukung upaya ASEAN, khususnya Konsensus Lima Poin, yang belum sepenuhnya diimplementasikan,” tambah juru bicara tersebut, merujuk pada perjanjian damai yang diusulkan oleh ASEAN pada tahun 2021.

ASEAN sebelumnya mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengecualikan para pemimpin junta Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut setelah pemerintah militer gagal melaksanakan Konsensus Lima Poin. Namun, pendekatan sejumlah negara anggota mulai bergeser karena upaya mengakhiri konflik tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Thailand menjadi salah satu negara yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai masa depan Myanmar. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyambut keterlibatan baru AS dan mengisyaratkan bahwa para anggota ASEAN akan membahas persoalan Myanmar secara substantif dalam KTT ASEAN di Manila pada November mendatang.

Junta berupaya membuka kembali jalur diplomatik

Pemerintah militer Myanmar juga menunjukkan upaya untuk mengurangi isolasi internasional. Pada September, Min Aung Hlaing memberikan wawancara kepada majalah Time, yang disebut sebagai wawancara pertamanya dengan media besar Barat sejak kudeta. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat.

Upaya pemulihan hubungan itu turut memunculkan kritik dari kelompok pendukung demokrasi. Pada 22 Oktober, organisasi hak asasi manusia berbasis London, Burma Campaign UK, menuduh pemerintah Inggris mengalami “berubah signifikan” setelah Kementerian Luar Negeri Inggris menerima Win Zeyar Tun, chargé d’affaires Kedutaan Besar Myanmar di London, dalam pertemuan diplomatik terkait ASEAN beberapa hari sebelumnya.

Kontak dengan pejabat Eropa juga dilaporkan berlangsung di Brussel. Menurut artikel Intelligence Online yang diterbitkan bulan ini, Khin Thidar Ay, chargé d’affaires Myanmar di Brussel, telah menjalin komunikasi dengan sejumlah politikus Eropa, termasuk anggota Parlemen Eropa asal Ceko, Ondrej Dostal, yang tergabung dalam delegasi Parlemen Eropa untuk Asia Tenggara.

Kristina Kironska, pakar kebijakan Uni Eropa terkait Myanmar dari Universitas Palacky Olomouc, menilai Brussel tidak memiliki alasan kuat untuk mengikuti perubahan pendekatan Washington yang dinilai lebih terbuka terhadap junta. Menurut Kironska, strategi AS “tampaknya mengejar kepentingan tertentu” seperti penambangan logam tanah jarang dan kejahatan siber.

Ia juga mengingatkan bahwa penguasaan sumber daya mineral Myanmar tidak sepenuhnya berada di tangan militer. Operasi penambangan logam tanah jarang yang penting kini juga dikendalikan oleh kelompok pemberontak, termasuk Organisasi Kemerdekaan Kachin di Negara Bagian Kachin.

“Masih harus ditelusuri apa yang dapat dicapai AS melalui negosiasi dengan junta,” katanya.

Kironska menilai perubahan kebijakan yang terlalu jauh dapat mengikis kredibilitas Uni Eropa sebagai pendukung demokrasi dan hak asasi manusia.

“Jadi meninggalkan hal ini sekarang karena AS sedang menjajaki pendekatan baru yang mungkin lebih transaksional akan merusak kredibilitas Uni Eropa,” jelas Kironska.”Di saat yang sama, isolasi mencapai hasil yang minim. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah Uni Eropa harus terlibat, melainkan dengan siapa dan dalam kondisi apa.”

Brussel dihadapkan pada pilihan diplomatik

Perubahan sikap Amerika Serikat dan sejumlah negara ASEAN menempatkan Uni Eropa pada dilema. Jika negara-negara lain semakin intensif berkomunikasi dengan junta, Brussel berisiko kehilangan pengaruh dalam pembahasan mengenai masa depan politik Myanmar.

Sebaliknya, peningkatan hubungan dengan pemerintahan militer dapat merusak kepercayaan kelompok oposisi demokratis dan organisasi perlawanan etnis yang menguasai sejumlah wilayah di negara tersebut.

Sabe Soe, direktur organisasi nonpemerintah Burma Centre Prague, menilai tantangan utama Uni Eropa adalah mempertahankan prinsip demokrasi sekaligus memastikan keterlibatannya tetap relevan dalam proses diplomasi.

“Pertanyaan utama bagi Brussel: Apakah Brussel dapat tetap menjadi pembela demokrasi yang kredibel sambil memastikan bahwa ia masih memiliki suara yang berarti dalam negosiasi untuk menentukan masa depan Myanmar,” kata Sabe Soe kepada DW.

Salah satu pilihan yang dapat ditempuh Uni Eropa adalah mempertahankan sanksi terhadap pemimpin militer dan jaringan bisnis mereka, sembari memperluas diplomasi melalui ASEAN, PBB, dan mitra regional lainnya. Pelonggaran pembatasan juga dapat dikaitkan dengan peningkatan akses kemanusiaan, kebebasan politik, dan kemajuan menuju perdamaian.

Soe turut mengusulkan agar Uni Eropa memperluas kerja sama ekonomi di wilayah yang dikelola kelompok revolusioner dan perlawanan etnis. Pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif bagi keterlibatan yang hanya berpusat pada pemerintahan militer di Naypyidaw, tanpa harus memberikan pengakuan politik kepada junta.

Untuk saat ini, Uni Eropa belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah kebijakan secara mendasar. Namun, meningkatnya keterlibatan Washington dan negara-negara regional dapat mendorong Brussel meninjau kembali strategi diplomatiknya untuk menjaga pengaruh sekaligus mempertahankan dukungan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar. (*)