APBD Kaltim Turun Rp6 Triliun, Penyesuaian Tenaga Outsourcing di OPD Tak Terhindarkan

Teks foto: Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni

Infobenua.com.Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa penyesuaian tenaga outsourcing di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.

Kebijakan ini muncul setelah kapasitas APBD 2026 mengalami penurunan hampir Rp6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa keberlangsungan tenaga outsourcing sangat bergantung pada kontrak kegiatan di masing-masing OPD.

Selama kegiatan masih berjalan dan membutuhkan dukungan tenaga dari pihak ketiga, maka pekerja outsourcing dapat tetap dipertahankan.

“Namun, seluruhnya tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang kini menurun signifikan,” katanya.

Ia mencontohkan layanan kebersihan yang umumnya dilelang, di mana jumlah pekerja serta nilai kontraknya ditentukan berdasarkan penawaran dan alokasi anggaran.

Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, penyesuaian otomatis akan terjadi pada jumlah kebutuhan tenaga maupun besaran kontrak.

Sri menegaskan bahwa pengurangan tenaga outsourcing bukan sekadar keputusan administratif, melainkan konsekuensi langsung dari rasionalisasi anggaran.

“Pengetatan belanja perlu dilakukan di seluruh lini, termasuk belanja operasional yang terkait dukungan tenaga outsourcing,” tegasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga agar peluang kerja tidak hilang sepenuhnya. Penyedia jasa dapat menempuh opsi internal seperti pengurangan jam kerja, pembagian tugas, atau penyesuaian skema upah.

Pola swakelola juga menjadi alternatif untuk mengurangi biaya manajerial tambahan.

Ia mengungkapkan bahwa efisiensi di tingkat OPD bahkan mencapai 66 persen, menunjukkan bahwa pengetatan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tenaga outsourcing tetapi juga pada kebutuhan operasional lain seperti pemeliharaan dan layanan dasar.

“Semoga penyesuaian ini dapat berjalan proporsional, sehingga setiap unit kerja tetap mampu memberikan pelayanan publik tanpa membebani anggaran daerah,” tutupnya.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri