Oleh: Dr. Fatimah Asyari, S.H., M.Hum.
Advokat dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Indobenua,com.Samarinda-Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 pada 19 November 2026 patut menjadi perhatian publik. Bukan semata-mata karena terlambat lebih dari tiga bulan dari jadwal yang ditentukan, melainkan karena keterlambatan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kritik anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengenai terbatasnya waktu pembahasan dan kekhawatiran masuknya program yang tidak diketahui anggota DPRD, perlu ditempatkan dalam perspektif hukum pengelolaan keuangan daerah.
Demikian pula penjelasan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bahwa persetujuan APBD masih berada dalam tenggat waktu hingga 30 November, perlu dipahami secara utuh agar masyarakat tidak memperoleh kesan bahwa sepanjang batas akhir belum terlampaui, seluruh proses penyusunan anggaran otomatis telah memenuhi ketentuan hukum.
Kepatuhan terhadap hukum anggaran tidak cukup diukur dari tercapainya tanggal persetujuan, tetapi juga dari ketaatan terhadap prosedur, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan.
Keterlambatan KUA-PPAS dalam Perspektif Hukum
Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli, sedangkan kesepakatan bersama harus ditandatangani paling lambat minggu kedua Agustus.
Dengan demikian, penandatanganan KUA-PPAS Kaltim pada 19 November 2026 secara objektif telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan pemerintah.
Persoalannya bukan sekadar perubahan jadwal rapat, melainkan kepatuhan terhadap tahapan penyusunan anggaran yang telah dirancang untuk menjamin tersedianya waktu pembahasan secara memadai.
Sementara itu, Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda APBD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Artinya, untuk APBD 2027, batas persetujuan bersama adalah 30 November 2026.
Namun, perlu dibedakan antara batas waktu persetujuan bersama dengan kewajiban mematuhi jadwal setiap tahapan sebelumnya. Keterlambatan KUA-PPAS tidak otomatis membatalkan APBD, tetapi juga tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif yang tidak memiliki konsekuensi terhadap kualitas penganggaran.
APBD Bukan Sekadar Dokumen Angka
APBD merupakan instrumen hukum sekaligus instrumen kebijakan publik. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai penggunaan uang rakyat, prioritas pembangunan, pelayanan dasar, serta distribusi manfaat pembangunan kepada masyarakat.
Karena itu, penyusunannya harus berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 2019.
Ketika waktu pembahasan semakin sempit, muncul risiko berkurangnya kesempatan DPRD untuk memeriksa rasionalitas alokasi anggaran, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan kelayakan pembiayaan kegiatan.
Dalam kondisi demikian, pembahasan anggaran berpotensi bergeser dari proses pengujian substantif menjadi sekadar pemenuhan formalitas persetujuan.
Padahal, fungsi anggaran DPRD bukan hanya menyetujui rancangan yang diajukan pemerintah daerah, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar perencanaan, tujuan yang jelas, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kekhawatiran Program Siluman Harus Dijawab dengan Transparansi
Pernyataan mengenai kemungkinan masuknya program siluman perlu disikapi secara proporsional.
Secara hukum, kekhawatiran tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, peringatan itu merupakan alasan yang cukup untuk memperkuat pengawasan terhadap konsistensi dokumen penganggaran.
Pasal 105 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa pembahasan rancangan Perda APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan APBD harus dapat ditelusuri dasar perencanaan, penganggaran, dan pembahasannya, dengan memperhatikan pengecualian yang secara sah diperkenankan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat kegiatan yang muncul tanpa dasar perencanaan atau perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan, persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pandangan politik anggaran, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap tata kelola keuangan daerah.
Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD seharusnya membuka ruang pemeriksaan yang memadai terhadap kesesuaian RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan rancangan APBD.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru keterbukaan merupakan perlindungan bagi pemerintah dan DPRD dari dugaan penyimpangan yang tidak berdasar.
Tanggung Jawab Bersama Pemerintah dan DPRD
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pembahasan dan persetujuan APBD sebagai tanggung jawab bersama kepala daerah dan DPRD.
Bahkan, Pasal 312 mengatur konsekuensi administratif apabila kewajiban persetujuan bersama APBD tidak dipenuhi sesuai batas waktu, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian dan penyebab keterlambatan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang ketepatan waktu penyusunan APBD sebagai kewajiban hukum yang serius.
Namun, tanggung jawab hukum tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan siapa yang paling keras menyampaikan kritik atau siapa yang memberikan penjelasan dalam rapat paripurna.
Perlu diketahui secara objektif kapan rancangan KUA-PPAS disampaikan, bagaimana proses pembahasannya, apa penyebab keterlambatan, dan langkah apa yang telah dilakukan masing-masing pihak untuk memenuhi jadwal.
Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan secara adil, berdasarkan dokumen dan fakta, bukan berdasarkan asumsi politik.
Jangan Korbankan Kualitas demi Tenggat Waktu
Dalam situasi waktu yang terbatas, Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD memang berkepentingan menyelesaikan persetujuan APBD sebelum 30 November 2026.
Akan tetapi, percepatan pembahasan tidak boleh mengorbankan ketelitian terhadap substansi anggaran.
Setidaknya terdapat tiga hal yang harus dipastikan.
Pertama, seluruh alokasi anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat ditelusuri.
Kedua, DPRD memperoleh kesempatan yang cukup untuk memeriksa perubahan, penambahan, atau pengurangan program dan kegiatan.
Ketiga, hasil pembahasan dan keputusan anggaran terdokumentasi secara transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas.
Persetujuan bersama juga bukan akhir seluruh proses hukum APBD. Rancangan APBD provinsi masih harus melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, mengejar tenggat waktu tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban menyetujui seluruh rancangan tanpa pengujian yang memadai.
Penutup
Keterlambatan KUA-PPAS Kaltim 2027 seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama, bukan sekadar polemik antara pemerintah daerah dan DPRD.
Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling benar. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa anggaran daerah disusun secara sah, terbuka, cermat, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen terhadap disiplin perencanaan dan penganggaran. DPRD harus menjalankan fungsi anggarannya secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk memastikan APBD tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, APBD yang disetujui tepat waktu belum tentu mencerminkan tata kelola yang baik apabila proses penyusunannya mengabaikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan hukum.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penyusunan APBD bukan sekadar keberhasilan mengetuk palu persetujuan, melainkan kemampuan memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dialokasikan secara sah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.








Users Today : 1919
Total Users : 1662892
Views Today : 5015
Total views : 7226235