APBD 2026 untuk Kesejahteraan Bersama, Supa’ad Hadianto Ajak Warga Terlibat Mengawal Program

ket Foto Anggota DPRD Kaltara Dapil 1 Tarakan Supa’ad Hadianto (dok istimewa)

TARAKAN, Infobenua.com – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Daerah Pemilihan (Dapil) I Tarakan, Supa’ad Hadianto, kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai kebijakan strategis yang telah disepakati Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama DPRD Kaltara melalui APBD Tahun Anggaran 2026. Selain memberikan pemahaman mengenai substansi peraturan daerah, sosialisasi juga bertujuan mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan.

Supa’ad Hadianto menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Melalui kegiatan Sosperda ini, kami berharap masyarakat semakin memahami arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Lebih dari itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif mengawal pelaksanaan setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya, pekan ini.

Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan instrumen pembangunan yang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan dan partisipasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.

“Ketika masyarakat memahami isi APBD, maka masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, program-program pemerintah dapat terlaksana secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Politisi Dapil I Tarakan itu berharap kegiatan sosialisasi peraturan daerah dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kalimantan Utara yang berkelanjutan.

“Semoga melalui pemahaman yang semakin baik terhadap kebijakan daerah, masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan sehingga cita-cita mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dapat tercapai bersama,” pungkasnya. (Adv)

Redaksi ini menggunakan gaya pemberitaan yang lebih elegan, mengalir, dan khas rilis Humas DPRD, dengan penekanan pada fungsi legislasi, edukasi publik, serta pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat.(adv/jo).