Anggaran Pendidikan Gratispol Belum Pasti, Pemprov Kaltim Tunggu Persetujuan DPRD

Infobenua.com Samarinda — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu hasil pembahasan bersama DPRD Kaltim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

“Setelah pembahasan anggaran perubahan dengan DPRD, baru bisa dipastikan berapa besar pembiayaan yang disetujui,” ujar Dasmiah usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kaltim, di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Meski begitu, Dasmiah menyebut bahwa pada tahun ini, setidaknya sebanyak 33 ribu mahasiswa baru akan menjadi penerima manfaat dari program Pendidikan Gratispol. Angka tersebut ditargetkan meningkat signifikan pada 2026, dengan proyeksi sekitar 110 ribu mahasiswa yang akan mendapat bantuan pembiayaan kuliah.

Program ini mengadopsi sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilakukan langsung oleh Pemprov Kaltim ke rekening kampus penerima, melalui Bank Kaltimtara. Namun, penyaluran tetap mengacu pada data mahasiswa, termasuk nama lengkap, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar bantuan tepat sasaran.

“Misalnya, mahasiswa A dari fakultas tertentu, itu sudah tercatat jelas dengan data pribadi yang lengkap. Kita pastikan bantuan ini tidak keliru sasaran,” jelas Dasmiah.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan secara bersama oleh Pemprov Kaltim dan pihak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan.

Dasmiah juga menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran tidak dilakukan secara terbuka oleh mahasiswa, melainkan berdasarkan data yang diajukan langsung oleh masing-masing kampus kepada Pemprov. Mahasiswa nantinya hanya melakukan registrasi ulang melalui tautan khusus yang disediakan.

“Jadi, mahasiswa tidak mendaftar dari awal. Mereka hanya melakukan konfirmasi data melalui registrasi ulang karena data pribadi mereka sudah diketahui oleh kampus dan pemerintah,” tegasnya.

Program Pendidikan Gratispol sendiri menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Namun, kelanjutan dan besaran anggaran akan bergantung pada hasil final pembahasan APBD bersama legislatif,” pungkasnya.