Andriansyah Minta Pemkot Samarinda Buat Aturan Penggunaan Tumbler di Seluruh OPD

Teks Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah.

Infobenua.com Samarinda –– Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda didorong memiliki aturan untuk mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan botol plastik. Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, sebagai langkah membangun kebiasaan mengurangi sampah plastik dari lingkungan pemerintahan.

Ia menilai, kebijakan itu perlu memiliki dasar pelaksanaan yang jelas agar tidak sekadar menjadi imbauan. Pemerintah kota dapat menerbitkan surat edaran atau instruksi yang mengarahkan pegawai membawa tumbler untuk kebutuhan minum sehari-hari.

Andriansyah mengatakan, kantor pemerintahan seharusnya menjadi contoh dalam penerapan kebiasaan ramah lingkungan. Pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai dinilai dapat dimulai dari aktivitas sederhana para pegawai, termasuk saat bekerja dan mengikuti rapat.

“Kita sebagai contoh dulu, kalau itu bisa digalakkan, tentu kita dapat menekan persoalan sampah dari botol plastik ini,” ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda (14/11/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa aturan tersebut harus dibarengi penyediaan fasilitas pendukung. Setiap OPD perlu menyediakan dispenser atau tempat pengisian ulang air minum agar pegawai dapat menggunakan tumbler tanpa kesulitan.

“Namun jangan hanya meminta pegawai membawa tumbler, tetapi fasilitas untuk mengisi ulang air minumnya juga harus disiapkan,” ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan fasilitas isi ulang air minum di sejumlah stasiun KRL di Jakarta. Menurutnya, penyediaan sarana serupa dapat diterapkan di kantor-kantor pemerintah Samarinda untuk mendukung pengurangan penggunaan kemasan plastik.

“Fasilitas isi ulang itu perlu disediakan. Jadi orang bisa membawa tumbler dan mengisinya kembali. Jangan sampai pegawai sudah diminta mengurangi plastik, tetapi tidak diberikan fasilitas pendukung,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh OPD. Dengan adanya aturan dan fasilitas yang memadai, pengurangan sampah plastik di lingkungan pemerintah diharapkan menjadi kebiasaan yang terus berlangsung.

“Pemerintah harus bisa memulai dari lingkungannya sendiri. Kalau OPD sudah menerapkan, masyarakat juga bisa melihat bahwa pengurangan sampah plastik memang menjadi kebiasaan yang dibangun, bukan sekadar ajakan,” tutupnya.

penulis Elfrida editor redaksi