Akmal Malik Ungkap Penyebab Tingginya Tingkat Kerawanan Pemilu di Kaltim

InfoBenua.Com.Samarinda: Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengungkapkan bahwa penyebab tingginya tingkat kerawanan Pemilu di Kaltim, yaitu keadaan demografis Kaltim yang luas.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim, adanya tingkat kerawanan Pemilu 2024 di Provinsi Kaltim cukup tinggi, yakni mencapai skor 74,04 persen.

Hal itu pun membuat Kaltim masuk dalam urutan lima besar daerah dengan indeks kerawanan dalam pemilihan umum (Pemilu).

“Ini mengundang kekhawatiran karena akan berpotensi besar terhadap kurangnya suara yang seharusnya tercapai,” tegasnya di Kesbangpol Expo Milenial Go To Pemilu 2024, Sabtu (18/11/2023).

Menurutnya keadaan demografis Kaltim yang luas menjadi tantangan untuk pendistribusian perlengkapan pengambilan suara menuju wilayah-wilayah yang jauh.

Sehingga ia meminta agar masyarakat wajib memberikan dukungan agar KPU dapat mendistribusikan dengan tepat dan selamat.

“Pemilu ini memang ada hal yang belum sempurna. Pertama ada distribusinya karena wilayah Kaltim yang luas juga. Misalnya, Mahakam Ulu, Kubar,” terangnya.

Disebutkan juga kurangnya partisipasi terutama generasi muda untuk memberikan suaranya. Akmal menuturkan hal itu menjadi tanggung jawab seluruh pihak dalam mensosialisasikannya agar generasi muda mau memberikan suaranya.

Berdasarkan temuan terdapat 30.000 orang yang belum terdata sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 di Kaltim.

“Kita akan usut akar persoalan ini, karena hampir seluruh dari orang yang belum terdata tersebut merupakan pekerja yang tidak menetap dari luar daerah,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa para pekerja tidak menetap ini enggan berganti identitas tempat tinggalnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan alasan, akan kembali lagi ke daerah mereka seusai pekerjaannya habis masa kerja atau kontrak.

Sehubungan dengan itu, ia menegaskan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengambil tindakan segera agar semua pekerja tersebut memberikan suaranya.

Pj Gubernur ini berharap predikat kerawanan Pemilu yang tinggi di Kaltim dapat menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perlu adanya sinergi bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saya langsung temui Disdukcapil. Ini persoalannya, pekerja imigran yang datang dari berbagi pulau, itu kerja untuk sementara dan enggan berganti identitas. Mungkin kalau didengar ada persoalan kebutuhan KTP, saya merasa ada bahaya ini bukan hanya identitas tapi ada persoalan hak,” tandasnya.

Penulis Frida l editor eka mandiri

ADV Diskominfo Provinsi Kaltim