Agus Suwandy Nilai 100 Hari Kerja Gubernur Kaltim Sebagai Tahap Penataan Birokrasi

Infobenua.com.Samarinda – Pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji resmi melewati 100 hari pertama masa kerjanya. Meski sejumlah program telah diperkenalkan ke publik, DPRD Kalimantan Timur menilai fase ini masih berada pada tahap awal pembentukan arah kebijakan dan belum menunjukkan capaian yang menonjol.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan bahwa 100 hari pertama seharusnya tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintahan. Ia menilai periode ini lebih sebagai momen konsolidasi, pemetaan program, dan penyesuaian internal birokrasi.

“Dalam 100 hari ini belum terlihat hasil yang signifikan karena memang masih tahap menyusun. Gubernur dan wakil gubernur masih menyiapkan fondasi. Ini bukan soal lambat atau cepat, tapi soal bagaimana membangun arah kebijakan yang kuat untuk jangka panjang,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Salah satu hal yang menurutnya patut dicermati adalah pendekatan pemerintah dalam menyusun kebijakan fundamental, seperti pendidikan gratis. Meski belum sepenuhnya berjalan, ia melihat komitmen itu sebagai langkah awal yang positif.

“Misalnya program pendidikan gratis, ini bukan hal yang sederhana. Kita tidak bisa menuntut semuanya langsung terlihat. Harus dibangun dulu sistemnya, regulasinya, dan tentu saja kesiapan anggarannya. Yang penting sekarang sudah ada pondasinya,” tegasnya.

Agus menegaskan bahwa penilaian lebih realistis bisa dilakukan pada 200 hari kerja atau lebih. Pada tahap itu, menurutnya, pemerintah provinsi sudah seharusnya masuk ke fase eksekusi dan menunjukkan capaian konkret.

“Kita tidak bisa terus berada di tahap wacana. Setelah 100 hari ini, harapannya kebijakan yang sudah disusun mulai dilaksanakan. Kalau sampai 200 hari belum juga kelihatan, berarti memang ada yang perlu dikritisi lebih tajam,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masa transisi menuju arah kebijakan baru di Kalimantan Timur tidak lepas dari tantangan, terutama terkait penyesuaian antarperiode anggaran dan birokrasi lama dengan visi pemerintahan baru.

“Tahun 2026 nanti mulai terasa perbedaan kebijakannya. Ini masa penyesuaian, dan tidak bisa dipaksakan langsung tuntas. Tapi publik tentu menunggu hasil. Maka penting bagi eksekutif untuk membuktikan bahwa apa yang dirancang benar-benar bisa dijalankan,” tegasnya.

DPRD Kalimantan Timur, kata Agus, akan terus mengawal proses ini, bukan hanya dalam fungsi pengawasan, tapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan publik berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Penulis Fara I Editor Eka Mandiri