InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Agus Suwandi Sebut Pemalsuan Ijazah Anggota DPRD Bisa Berujung PAW dan Pidana

by Eka Mandiri
Sabtu, 21 November 2026, 9:19
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks Foto: Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi

Infobenua.com, Samarinda– Anggota DPRD yang terindikasi memalsukan ijazah harus menghadapi konsekuensi pergantian antarwaktu (PAW) hingga proses pidana. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandi, menegaskan pemeriksaan keabsahan ijazah tidak boleh hanya menyasar anggota legislatif di tingkat pusat, tetapi juga harus berlaku bagi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Agus menyampaikan hal itu pada Jumat (20/11/2026), merespons desakan verifikasi ijazah wakil rakyat melalui petisi daring. Petisi tersebut meminta ijazah anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota diperiksa untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan para pejabat publik.

Agus menilai tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penerapan persyaratan pendidikan antara anggota dewan di pusat dan daerah. Jika anggota DPR RI harus memenuhi syarat pendidikan minimal SMA, ketentuan yang sama juga berlaku bagi anggota DPRD.

“Kalau aturannya di pusat harus SMA, ya (di daerah) harus sama juga dong. Kalau ada yang terindikasi, harus diperiksa. Kenapa di pusat boleh, di sini tidak,” kata Agus.

Ia menegaskan, anggota dewan membawa mandat masyarakat sehingga keabsahan dokumen pendidikan dan rekam jejaknya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pemalsuan ijazah, persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan administratif.

“Kalau yang bersangkutan terindikasi memalsukan, nah itu satu PAW. Kedua, unsur pidananya juga masuk,” tegasnya.

Meski demikian, Agus meminta pemeriksaan tetap melihat latar belakang persoalan. Ia membedakan pemalsuan ijazah dengan kasus yang berkaitan dengan rekomendasi instansi tertentu mengenai kesetaraan pendidikan.

Jika seseorang memiliki rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang menyatakan ijazahnya setara SMA, menurut Agus, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

“Misalnya ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan itu sederajat dengan SMA-nya, itu bisa kita debat meja lagi,” ujarnya.

Terkait persyaratan pendidikan calon anggota legislatif, Agus merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menyebut ketentuan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif adalah tamat SMA, SMK, atau sederajat. Karena itu, persyaratan tersebut tidak boleh dipaksakan hingga jenjang sarjana.

“Persyaratan pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat. Maka jangan dipaksakan S1 gitu. Terpenting, ijazah SMA/SMK-nya diakui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan,” tegasnya.

Agus juga meminta pemeriksaan terhadap anggota dewan tidak hanya berkutat pada persoalan ijazah. Menurutnya, tes narkoba juga perlu menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

“Tidak hanya masalah ijazah saja, yang lainnya seperti tes narkoba juga boleh,” demikian Agus Suwandi.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 4

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1666773
Users Today : 3668
Total Users : 1666773
Views Today : 6752
Total views : 7233570
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com