DPRD Kaltim Tegaskan GratisPol Tidak Menanggung Seluruh Biaya Pendidikan

Infobenua.com, Samarinda: Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (GratisPol), yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi (Rudy–Seno), dipastikan tidak akan menanggung seluruh biaya pendidikan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menyebut keterbatasan kapasitas fiskal dan ketentuan regulasi sebagai alasan utama.

“GratisPol ini memang janji gubernur dan wakilnya. Tapi tentu implementasinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Sarkowi (9/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa program ini hanya akan menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan tidak mencakup keseluruhan kebutuhan pendidikan mahasiswa. Fokus program disebut sebagai bentuk investasi pemerintah provinsi dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.

Menurut Sarkowi, tanggung jawab pendidikan gratis secara menyeluruh sejatinya berada di tangan pemerintah pusat. Ia menyebut Papua sebagai satu-satunya provinsi yang secara legal mendapat jaminan pendidikan gratis karena status otonomi khusus.

“GratisPol secara utuh hanya ada di Papua, karena mereka punya landasan hukum lewat otonomi khusus. Kita di Kaltim harus tetap merujuk pada regulasi nasional dan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 106, yang mengatur pemberian layanan pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) dari jenjang usia dini hingga perguruan tinggi.

Sarkowi juga mengakui bahwa pelaksanaan GratisPol di tahun 2025 masih dalam tahap awal dan belum berjalan maksimal. Penyaluran bantuan pendidikan diprioritaskan untuk mahasiswa baru, sementara cakupan penerima akan diperluas bertahap pada tahun 2026.

“Realisasi maksimal program ini baru bisa dilihat tahun depan. Tahun ini masih tahap awal, termasuk penyesuaian alokasi anggaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan Pergub GratisPol akan terus dilakukan dengan melibatkan masukan dari masyarakat dan berbagai pihak, guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

“Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting untuk evaluasi. Jika ada hal-hal yang kurang atau belum tepat, kita terbuka untuk perbaikan ke depan,” tutupnya.

penulis Frida editor Eka mandiri