DPRD Kaltim Dorong BUMD Kelola Sungai Mahakam, Tingkatkan PAD dan Mitigasi Banjir

Infobenua.com, Samarinda: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Sungai Mahakam. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengatasi persoalan lingkungan, terutama pendangkalan sungai yang berisiko memicu banjir.

“Peran BUMD sangat strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap banjir yang disebabkan oleh pendangkalan,” ujar politisi PDIP (7/7/2025).

Menurut Guntur, dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan kolaborasi sektor usaha, skema pengelolaan sungai berbasis daerah diyakini dapat mempercepat perbaikan jalur transportasi air serta memperkuat infrastruktur wilayah pesisir dan aliran sungai utama di Kaltim.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kaltim akan merekomendasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendorong pembentukan sistem pengelolaan sungai secara mandiri, baik dengan mengoptimalkan BUMD yang ada maupun membentuk unit usaha baru yang khusus menangani alur air dan pelabuhan lokal.

“Pemprov Kaltim sudah memberikan respons positif terhadap wacana ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret, termasuk pemetaan kewenangan yang memungkinkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola sungai,” jelasnya.

Guntur juga menyoroti pentingnya terobosan kebijakan dalam pengelolaan transportasi air, mengingat Sungai Mahakam menjadi jalur utama distribusi barang dan aktivitas ekonomi antardaerah.

“Selama ini pengelolaan masih terpusat melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan KSOP tanpa pelibatan pemerintah daerah secara langsung,” tambahnya.

Ia mencontohkan pengelolaan Sungai Barito di Kalimantan Tengah, yang melibatkan BUMD lokal dan berhasil memberikan kontribusi nyata bagi PAD setempat.

“Potensi PAD dari transportasi sungai sangat besar, terutama dari sektor logistik, pengangkutan hasil tambang, dan komoditas perkebunan. Selama dikelola secara terpusat, daerah hanya jadi penonton dan kehilangan potensi retribusi,” pungkas Guntur.

penulis Frida editor Eka mandiri