DPRD Samarinda Soroti Dugaan Pungli di Sekolah Negeri, Disdik Diminta Perkuat Pengawasan dan Sosialisasi

infobenua.com, Samarinda: Kebijakan sekolah gratis di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan menyusul dugaan masih adanya praktik pungutan liar di sejumlah sekolah negeri, khususnya terkait pembelian buku dan lembar kerja siswa. Padahal, pemerintah telah menyediakan buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara gratis bagi siswa SD dan SMP negeri.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi membuat kebijakan tersebut rawan hanya menjadi slogan semata.

“Kalau sekolah negeri masih mewajibkan pembelian buku, itu sudah menyalahi aturan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus segera bertindak,” tegas Ismail (18/6/2025).

Ia mengapresiasi kebijakan penggantian Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan LKPD yang disusun oleh guru-guru lokal. Namun, menurutnya, distribusi LKPD yang dimulai awal bulan ini belum diiringi dengan informasi yang memadai kepada orang tua murid.

“Larangan pungutan ini harus diumumkan secara terbuka, bukan hanya melalui surat edaran internal. Wali murid berhak tahu apa saja yang menjadi hak anak-anak mereka,” ujarnya.

Ismail meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk lebih aktif memastikan tidak ada lagi sekolah yang mencari celah lewat dalih sumbangan atau pembelian buku tambahan. Ia menyarankan agar informasi kebijakan sekolah gratis disampaikan melalui kanal resmi, media sosial, dan forum komunikasi sekolah.

“Jangan sampai ada sekolah yang bermain di area abu-abu. Kebijakan ini harus jelas, transparan, dan bisa diawasi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya penindakan terhadap sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Tindakan tegas, menurutnya, merupakan bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas.

“Kalau tidak ada penindakan, masyarakat akan meragukan keseriusan program ini. Pendidikan gratis bukan sekadar janji, tapi hak,” pungkas Ismail.

penulis Frida editor Eka mandiri