Fadly Imawan Soroti Wacana Sekolah Gratis 12 Tahun, Tegaskan Negara Perlu Perhitungkan Dampak terhadap Pendidikan Swasta

Infobenua.com Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menyatakan pandangannya terkait kewajiban negara dalam membiayai pendidikan gratis selama 12 tahun.

Menurutnya, idealisme tersebut memang selaras dengan amanat konstitusi, namun realisasinya di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan dampak terhadap lembaga pendidikan swasta.

Dalam keterangannya, Fadly mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam memenuhi putusan Mahkamah Agung yang mendorong implementasi pendidikan tanpa biaya dari tingkat dasar hingga menengah atas secara nasional.

“Memberikan pendidikan gratis dari SD hingga SMA memang merupakan cita-cita yang patut didukung. Namun, kita juga harus realistis dan bertanya, apakah pemerintah saat ini benar-benar mampu menjamin pembiayaan tersebut secara merata di seluruh wilayah Indonesia?” ujarnya pada Jumat (27/6/2025).

Ia menggarisbawahi bahwa jika beban anggaran tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah, maka hal itu berpotensi menjadi tekanan baru bagi keuangan provinsi dan kabupaten/kota.

Fadly mengapresiasi langkah progresif Gubernur Kalimantan Timur yang telah menginisiasi kebijakan pembebasan biaya pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, meskipun hal tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar.

“Di Kalimantan Timur, program pembiayaan penuh untuk pendidikan menengah hingga tinggi yang digagas oleh gubernur sudah merupakan langkah luar biasa. Tetapi jika itu diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, saya masih ragu apakah hal tersebut bisa dikelola dengan optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Fadly menyinggung kekhawatiran mengenai masa depan lembaga pendidikan swasta.

Ia menilai bahwa jika seluruh pembiayaan pendidikan disubsidi negara, maka peran swasta sebagai mitra pembangunan bidang pendidikan dapat terpinggirkan.

“Perlu kita ingat, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga berkembang sebagai sektor jasa yang memiliki standar dan pasar tersendiri. Banyak sekolah swasta yang telah membangun reputasi tinggi, termasuk sekolah-sekolah internasional dengan kualitas unggul. Jika semua dialihkan menjadi tanggung jawab negara, maka kontribusi swasta dikhawatirkan akan menyusut,” paparnya.

Fadly juga menyoroti potensi penurunan mutu pendidikan secara umum apabila penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara massal tanpa mempertimbangkan kualitas dan keberagaman pilihan yang dimiliki masyarakat.

“Sekolah swasta umumnya memberikan nilai tambah yang tidak selalu ditemukan di sekolah negeri. Banyak orang tua memilih menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta bahkan luar negeri karena alasan kualitas. Apabila seluruh sistem digratiskan tanpa perencanaan matang, ada risiko penurunan standar mutu pendidikan nasional,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Fadly mengingatkan bahwa formulasi kebijakan ke depan harus mempertimbangkan keseimbangan antara tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan, dan keberlangsungan lembaga swasta yang telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

“Kita perlu kebijakan yang adil dan bijak. Negara memang wajib menjamin pendidikan dasar hingga menengah bagi seluruh warganya, namun keberadaan lembaga pendidikan swasta tetap harus diberi ruang agar ekosistem pendidikan kita tetap sehat dan kompetitif,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri