Foto Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi,
Infobenua.com.Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti permasalahan infrastruktur jalan yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. Dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Komisi III menekankan pentingnya penanganan serius terhadap sistem drainase yang menjadi biang kerok cepat rusaknya jalan.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (19/5/2025). Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, memimpin pembahasan yang fokus pada evaluasi dan rencana peningkatan infrastruktur jalan provinsi.
“Secara umum kondisi jalan provinsi di Kaltim tahun ini sudah cukup baik, dengan capaian sekitar 82,21 persen dalam kondisi mantap,” kata Reza kepada wartawan usai rapat.
Angka tersebut mencakup 63 ruas jalan provinsi yang membentang di delapan kabupaten dan kota, dengan panjang mencapai lebih dari 770 kilometer. Meski demikian, masih ada sekitar 168 kilometer jalan yang belum ideal, utamanya karena persoalan drainase.
“Drainase ini memang sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Kalau air tidak mengalir dengan baik, aspal cepat rusak, muncul lubang, dan mempercepat kerusakan,” jelas politisi Gerindra itu.
Reza mencontohkan dua titik rawan di Samarinda, yakni Jalan HM Ardans (Ring Road III) di kawasan Sempaja dan Jalan Nusyirwan Ismail (Ring Road II) di Air Putih. Kedua jalan ini kerap digenangi air saat hujan karena saluran air tidak berfungsi optimal.
“Padahal itu jalan utama yang dilalui ribuan kendaraan tiap hari. Tapi kalau drainase dibiarkan begitu saja, jalan akan terus rusak dan kita akan terus memperbaikinya setiap tahun,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR-Pera juga memaparkan peran strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam penanganan langsung di lapangan. UPTD menjadi garda terdepan ketika terjadi bencana seperti longsor atau kerusakan mendadak di ruas jalan.
“UPTD itu ibarat mesin pertama PUPR-Pera. Mereka yang langsung turun kalau ada kejadian, makanya perannya harus dimaksimalkan,” imbuh Reza.
Selain evaluasi kondisi jalan dan drainase, pertemuan juga membahas rencana program perawatan jalan jangka panjang. Dinas PUPR-Pera menyampaikan beberapa agenda prioritas untuk tahun mendatang, termasuk upaya peningkatan infrastruktur penunjang ketahanan jalan.
Namun semua rencana ambisius ini, lanjut Reza, tetap bergantung pada dua hal: anggaran dan keberanian untuk mengeksekusi di lapangan.
“Anggaran besar tanpa eksekusi yang berani, tetap tidak akan menyelesaikan persoalan infrastruktur kita. Kita ingin jalan yang kuat, bukan yang sekadar bagus di awal tapi cepat rusak,” tutupnya.
Penulis Frida editor Eka mandiri

















Users Today : 546
Total Users : 1291161
Views Today : 1962
Total views : 6347841