Aktivis Kaubun Soroti Mandulnya CSR: “Kami Butuh Bukti, Bukan Janji!”

Infobenua.com.Kutai Timur – Pemuda Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, mendesak pemerintah desa dan kecamatan agar tidak lagi bersikap pasif terhadap kontribusi sosial perusahaan tambang dan sawit yang beroperasi di wilayah mereka.*

Muhammad Hasbi Mo’a, tokoh pemuda Kaubun, menyuarakan keresahan masyarakat soal minimnya transparansi dan akuntabilitas program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di daerah tersebut.

Ia menilai, selama ini perusahaan hanya sibuk menambang dan menanam, tanpa memperhatikan dampak sosial dan pembangunan daerah.

“Sudah saatnya kepala desa dan pihak kecamatan berhenti bersikap lunak. Ayo bersuara lantang! Tuntut tanggung jawab sosial perusahaan melalui CSR mereka,” tegas Hasbi, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, masyarakat sudah muak dengan janji-janji manis tanpa realisasi yang jelas.

“Kami lelah selalu bertanya-tanya ke mana larinya dana CSR. Ini bukan isu baru, tapi pemerintah desa seperti hanya jadi tamu undangan di acara seremonial perusahaan,” keluhnya.

Hasbi menyoroti bahwa selama ini perusahaan-perusahaan dengan konsesi besar seolah dibiarkan beroperasi tanpa kontrol ketat. Ketika masyarakat menuntut fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan publik lainnya, jawaban pemerintah selalu mengambang.

“Ketika rakyat bicara jalan rusak, jawabannya ‘akan kami sampaikan ke perusahaan’. Tapi sampai kapan? Ini bukan hanya soal koordinasi, tapi soal keberanian,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa kewajiban perusahaan terhadap CSR diatur jelas dalam sejumlah regulasi, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Bahkan sanksinya jelas, dari peringatan sampai pencabutan izin usaha. Jadi kenapa masih banyak perusahaan yang bebas lepas dari tanggung jawab?” kata alumnus FISIPOL Universitas Mulawarman ini.

Aktivis muda ini juga mendesak agar segera digelar forum dialog terbuka yang mempertemukan pemerintah desa, kecamatan, masyarakat sipil, dan pihak perusahaan. Ia juga mengusulkan pembentukan tim pengawasan CSR independen yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuda lokal.

“Jangan lagi ada pertemuan yang cuma makan-makan dan foto-foto. Kami ingin dokumen, data, dan bukti komitmen. Kami ingin perusahaan duduk dan mendengar keluhan masyarakat,” tegasnya.

Hasbi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Kaubun bukan untuk menolak investasi, tetapi untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan yang layak dari hasil kekayaan alam mereka sendiri.

“Kami bukan anti tambang atau sawit. Tapi kalau perusahaan bisa untung miliaran dari tanah kami, maka kami juga berhak hidup lebih sejahtera. Itu yang kami perjuangkan,” pungkasnya.(Frida/red)