DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati RPJMD 2025–2029, Tandai Arah Baru Pembangunan Daerah

Infobenua.com.Samarinda – DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyepakati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui Rapat Paripurna ke-12 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (16/4/2025), menjadi sinyal awal kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan lima tahun mendatang.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji turut hadir dan menyaksikan langsung penandatanganan dokumen kesepakatan oleh Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Penandatanganan ini menjadi penegas bahwa pembangunan Kaltim ke depan tidak hanya mengandalkan rencana, tetapi juga komitmen politik.

Rancangan awal ini menjadi landasan bagi proses perencanaan lanjutan yang akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri sebelum akhirnya dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dokumen tersebut mencakup kesepakatan atas visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikasi program prioritas yang akan dijalankan hingga tahun 2029.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan, penyusunan RPJMD menggunakan lima pendekatan utama, yaitu teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up. Menurutnya, keharmonisan antara pendekatan teknokratik dan politik sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami ingin strategi pembangunan di Kaltim benar-benar terarah, sejalan antara kebijakan eksekutif dan dukungan legislatif. Ini adalah kunci menyelaraskan visi bersama demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy Mas’ud.

Visi yang diusung dalam dokumen RPJMD tersebut adalah Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yang menurut Gubernur Rudy bukan hanya menargetkan keberhasilan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai pusat dari keberhasilan itu sendiri. Visi ini juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 serta RPJM Nasional 2025–2029.

“Keberhasilan tidak boleh hanya dirasakan oleh elit atau kota-kota besar saja, tapi seluruh masyarakat, termasuk daerah-daerah pelosok. Inilah yang kami maksud dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Rudy.

Enam misi utama yang tercantum dalam RPJMD meliputi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan disepakatinya dokumen rancangan awal ini, Kaltim resmi memulai perjalanan baru yang diharapkan mampu membentuk pondasi kuat menuju transformasi sosial-ekonomi yang inklusif.

Harapan akan terciptanya generasi masa depan yang berkualitas, sejahtera, dan kompetitif menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat Kaltim.

Penulis Fara I Editor Eka Mandiri